Sekjen PDI-P Sebut Rezim SBY yang Mendorong Liberalisasi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), liberalisasi politik mulai terjadi.

Pernyataan tersebut dia lontarkan untuk menanggapi pidato SBY yang menyebut akan terjadi kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hasto menyebut, puncak liberalisasi bisa terlihat dari sektor-sektor pertanian saat SBY berkuasa.

"Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi zaman pak SBY," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).

Baca juga: SBY: Saya Harus Turun Gunung, Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Bisa Tidak Jujur

Hasto menilai, apa yang dilakukan SBY sebagai liberalisasi politik terbukti dari kenaikan perolehan suara partai Demokrat.

Demokrat disebut memperoleh kenaikan jumlah suara sebesar 300 persen.

"(Tapi) pasca-Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya bubble kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan," kata Hasto.

Selain itu, Hasto juga menyebut ada skema kecurangan yang terjadi pada 2009 saat SBY berkuasa dan mencalonkan diri kembali.

Misalnya, data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimanipulasi dalam jumlah masif yang terjadi di Pacitan, Jawa Timur.

"Ada yang bisa menunjukan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi," ucap Hasto.

Baca juga: Hasto PDI-P: Di Depok Puluhan Tahun Dipimpin PKS, tetapi Bagaimana Prestasinya?

Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/4/2022).

Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokrat.sumut.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Lokot Nasution telah mengonfirmasi isi video tersebut dan mengizinkan Kompas.com untuk mengutipnya.

Baca juga: Demokrat Ungkap Kriteria Capres-Cawapres, Duet Anies-AHY Menguat?