Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] PDI-P Dinilai Sulit Punya Presiden jika Usung Puan | KSAD Dudung Dianggap Berpolitik

Kompas.com - 17/09/2022, 05:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang survei SMRC yang pesimistis PDI-P punya presiden lagi jika mengusung Puan Maharani menjadi pemberitaan yang banyak dibaca di Kompas.com pada Jumat (16/9/2022).

Selain itu, artikel mengenai sikap KSAD Dudung Abdurachman yang dinilai berpolitik dan tidak profesional menjadi terpopuler.

Kemudian, artikel tentang Partai Demokrat yang dianggap tengah menurunkan daya tawar politiknya juga menarik minat pembaca.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Survei SMRC: PDI-P Berat Punya Presiden Lagi kalau Usung Puan Maharani

Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menilai PDI-P akan sulit memiliki presiden dari kadernya sendiri lagi jika mengusung Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Awalnya, pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, PDI-P memang bisa mengajukan calon presiden (capres) sendiri pada tahun 2024. Dia menduga PDI-P bisa menang pada Pemilu 2024 apabila tidak salah mengambil langkah.

"Logikanya kan begini, PDI-P partai paling besar perolehan suaranya. Dugaan kita di Pemilu 2024, kalau enggak ada kesalahan kebijakan atau kesalahan langkah politik, kemungkinan PDI-P kembali akan jadi nomor satu di 2024 ini," ujar Saiful dalam siaran YouTube SMRC bertajuk "Siapa Calon Presiden PDI-P 2024?", Kamis (15/9/2022).

Baca selengkapnya: Survei SMRC: PDI-P Berat Punya Presiden Lagi kalau Usung Puan Maharani

2. Koalisi Masyarakat Sipil: Sikap KSAD Dudung Cermin Tentara Berpolitik, Tidak Profesional

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, sikap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurrachman yang memprotes pernyataan anggota DPR RI Effendi Simbolon merupakan cerminan tentara yang berpolitik.

Sikap ini juga disebut sebagai sikap prajurit TNI yang tidak profesional menjalankan tugas menjaga pertahanan negara.

"Sikap tersebut adalah cermin dari tentara berpolitik dan tidak menghormati supremasi sipil, bukan tentara profesional," kata anggota Koalisi dari PBHI Julius Ibrani lewat keterangan pers, Kamis (15/9/2022).

Baca selengkapnya: Koalisi Masyarakat Sipil: Sikap KSAD Dudung Cermin Tentara Berpolitik, Tidak Profesional

3. Tak Ada Deklarasi AHY Capres di Rapimnas, Pengamat: Demokrat Sedang Turunkan Daya Tawarnya

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai Partai Demokrat belum mengetahui secara pasti langkah yang diambil untuk membentuk koalisi pilpres nanti.

Hal ini terlihat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang tak memberi dukungan secara pasti terkait posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Dengan tidak menyebut secara aklamasi AHY harus menjadi capres atau cawapres, menunjukan internal Demokrat tidak bisa memastikan keputusan akhir dari sikap politik (parpol) koalisi yang akan diajak Demokrat untuk bergabung,” papar Ari pada Kompas.com, Jumat (16/9/2022).

Baca selengkapnya: Tak Ada Deklarasi AHY Capres di Rapimnas, Pengamat: Demokrat Sedang Turunkan Daya Tawarnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com