Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/09/2022, 14:03 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai Partai Demokrat belum mengetahui secara pasti langkah yang diambil untuk membentuk koalisi pilpres nanti.

Hal ini terlihat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang tak memberi dukungan secara pasti terkait posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Dengan tidak menyebut secara aklamasi AHY harus menjadi capres atau cawapres, menunjukan internal Demokrat tidak bisa memastikan keputusan akhir dari sikap politik (parpol) koalisi yang akan diajak Demokrat untuk bergabung,” papar Ari pada Kompas.com, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Ketika AHY Singgung Pemerintahan Jokowi Tak Sebaik Era SBY

Ia menilai keputusan Rapimnas itu menunjukan bahwa Partai Demokrat telah menurunkan syarat untuk membangun koalisi.

Dalam pandangannya, upaya untuk mengajukan AHY sebagai capres dalam proses tawar menawar politik telah dihentikan.

“Hasil Rapimnas Demokrat seperti ini semakin menebalkan jika Demokrat sudah menurunkan daya tawarnya karena tidak harus memaksakan AHY sebagai capres,” ujar dia.

Saat ini Partai Demokrat tengah intens membangun komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem.

Baca juga: Rapimnas Demokrat Dukung AHY Maju dalam Pilpres 2024

Ari menduga PKS punya kecenderungan untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena posisi politiknya saat ini terjepit.

PKS hampir mustahil bekerja bersama PDI-P, pun kesulitan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Alasannya, basis massa PKS berbenturan dengan Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di KIB, serta PKB.

“Ceruk pemilihnya PKS begitu eksklusif sehingga tidak menjadi pilihan politik yang luas dari koalisi-koalisi lain,” ucap dia.

Baca juga: Sebut Pembangunan Infrastruktur Hanya Teruskan Inisiatif SBY, AHY: Tinggal Gunting Pita

Perundingan alot, lanjut Ari, justru bakal terjadi antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

Sebab, Partai Nasdem memiliki pilihan politik yang lebih luas, karena posisinya sebagai partai koalisi pemerintah.

“Nasdem pasti akan memaksimalkan mengatur koalisi, mengingat Nasdem punya posisi tawar dengan berpindah ke koalisi lain yang lebih prospektif menang,” ungkapnya.

Maka jika Partai Demokrat disarankan berhati-hati melakukan negosiasi jika ingin mengajak Partai Nasdem untuk bekerja sama.

Ia memprediksi dengan nilai tawar yang tinggi Partai Nasdem ingin agar figur yang diusungnya menjadi capres dalam koalisi.

 

“Demokrat harus pintar-pintar mengalah dalam rancang bangun koalisi untuk mengamankan AHY minimal sebagai cawapres,” tandasnya.

Diketahui Rapimnas Partai Demokrat berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Forum yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat itu meminta agar AHY maju dalam kontestasi elektoral 2024.

Setelah menerima masukan tersebut, AHY pun meminta doa restu sebelum memutuskan langkah.

"Terima kasih, semua saya catat dan saya jadikan amanah. Kalau tadi ada kata-kata diserahkan kepada saya, saya mohon doa restu dan dukungan dari semua untuk kita mendapatkan peluang sejarah itu," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Akui Pemerintah Kurang Sependapat dengan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Mahfud Akui Pemerintah Kurang Sependapat dengan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Nasional
Rijatono Lakka Tegaskan Uang Rp 1 Miliar yang Dianggap Suap adalah Milik Lukas Enembe

Rijatono Lakka Tegaskan Uang Rp 1 Miliar yang Dianggap Suap adalah Milik Lukas Enembe

Nasional
Bawaslu Siapkan Mitigasi Pengawasan Surat dan Kotak Suara Pemilu 2024

Bawaslu Siapkan Mitigasi Pengawasan Surat dan Kotak Suara Pemilu 2024

Nasional
Hadapi 2024, Banggar DPR Minta Kementerian Koordinator Konsolidasi Jalankan 8 Kebijakan Jokowi

Hadapi 2024, Banggar DPR Minta Kementerian Koordinator Konsolidasi Jalankan 8 Kebijakan Jokowi

Nasional
KPU: Pengelolaan Beberapa Logistik Pemilu 2024 Diserahkan ke Daerah

KPU: Pengelolaan Beberapa Logistik Pemilu 2024 Diserahkan ke Daerah

Nasional
AHY-Demokrat Dinilai Bisa Merapat ke Golkar Jika Gagal Dampingi Anies

AHY-Demokrat Dinilai Bisa Merapat ke Golkar Jika Gagal Dampingi Anies

Nasional
Peluang AHY Jadi Cawapres Dinilai Besar dan Tak Harus Bersama Anies

Peluang AHY Jadi Cawapres Dinilai Besar dan Tak Harus Bersama Anies

Nasional
Demokrat Resah, Sinyal Belum Dulang Keuntungan dari Dukung Anies?

Demokrat Resah, Sinyal Belum Dulang Keuntungan dari Dukung Anies?

Nasional
Elektabilitas Anies Diprediksi Sulit Naik Jika Tetap Kontra Jokowi

Elektabilitas Anies Diprediksi Sulit Naik Jika Tetap Kontra Jokowi

Nasional
Ciri-ciri Partai yang Diharapkan Ikut Dukung Ganjar Versi PDI-P, Warna Hijau dan Keemasan

Ciri-ciri Partai yang Diharapkan Ikut Dukung Ganjar Versi PDI-P, Warna Hijau dan Keemasan

Nasional
Ketua Komisi VII DPR RI Dilaporkan ke MKD Atas Dugaan Pelecehan Seksual Verbal

Ketua Komisi VII DPR RI Dilaporkan ke MKD Atas Dugaan Pelecehan Seksual Verbal

Nasional
Pesan KSAD Dudung kepada Prajurit yang Akan ke Papua, Halau Senjata dan Narkoba

Pesan KSAD Dudung kepada Prajurit yang Akan ke Papua, Halau Senjata dan Narkoba

Nasional
Satgas TPPO Gagalkan Pemberangkatan 123 PMI Ilegal ke Malaysia

Satgas TPPO Gagalkan Pemberangkatan 123 PMI Ilegal ke Malaysia

Nasional
Polri: Rumah Anggota Polisi yang Diduga Jadi Penampungan Korban TPPO di Lampung Disewakan ke Tersangka

Polri: Rumah Anggota Polisi yang Diduga Jadi Penampungan Korban TPPO di Lampung Disewakan ke Tersangka

Nasional
Prabowo Temui Presiden Jokowi di Istana

Prabowo Temui Presiden Jokowi di Istana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com