Sepak Terjang Faksi Sambo yang Turut Memicu Reaksi Internal Polri

"Tapi kalau kemudian ternyata malah jadi sangat dominan, kemudian bisa mengendalikan hal yang sifatnya kemudian tugas utama Polri, itu tugas utama Kapolri untuk menertibkan ya faksi-faksi itu supaya kembali ke jalur yang benar," ucap Muradi.

Sumber dana operasional

Menurut Muradi, dalam operasional Polri sudah lazim dikenal sistem subsidi silang. Yakni satuan kerja yang mempunyai pemasukan besar memberi bantuan anggaran untuk divisi lainnya terkait operasional.

Muradi menilai praktik seperti itu sudah terjadi sejak Polri berdiri sampai hari ini.

Dalam hal ini, kata Muradi, 2 divisi Polri yang selalu memberikan subsidi kepada unit lain adalah lalu lintas (Lantas) dan reserse.

Dana dari 2 divisi itu biasanya digunakan untuk membiaya kegiatan operasional yang di luar yang sudah ditetapkan dalam APBN.

Baca juga: Penasihat Kapolri Bicara Kemungkinan Sambo dkk Ubah BAP di Pengadilan

Maka dari itu, menurut Muradi, para pimpinan Polri juga seakan sudah memaklumi jika terdapat kelompok seperti faksi Sambo yang juga ikut mengelola dana di luar APBN dengan syarat digunakan untuk operasional.

"Kalau saya dari beberapa kali menangkap, mereka tahu. Tapi kan pada akhirnya kemudian, kalau saya prinsip utama dari organisasi kan 2, selama pendanaan digunakan untuk
organisasi, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk membangun bargaining, daya tawar politik, yang ini saya kira enggak ada masalah," ucap Muradi.

"Yang kedua, dana itu kemudian digunakan hanya untuk hal-hal yang sifatnya kontingensi," sambung Muradi.

Muradi juga menyinggung soal pembubaran satuan tugas (Satgas). Beberapa waktu lalu Sigit memutuskan membubarkan Satgas Khusus Merah Putih yang sempat dipimpin Sambo.

"Makanya pembubaran satgas-satgas itu kan kalau kita nomenklaturnya di APBN Polri kan enggak ada. Satgas itu kan memang mengerjakan operasi yang di luar dari unit yang sudah ada. Makanya kemudian pendanaan itu menjadi penting untuk dimanfaatkan," kata Muradi.