PN Jaksel Izinkan Perkawinan Beda Agama Dicatatkan di Dukcapil, Ini Pertimbangannya

Sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah sepakat menyatakan dan memberikan fatwa jika pernikahan beda agama dilakukan dalam agama Islam haram hukumnya dan membuat akad nikah dari pernikahan tersebut tidak sah secara agama.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum permohonan para pemohon angka 1 agar hakim menyatakan sah perkawinan beda agama patut untuk ditolak," ucap hakim.

Baca juga: Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Hakim beri izin perkawinan dicatatkan di Dukcapil

Kendati menolak petitum angka I pemohon, hakim memberikan izin perkawinan beda agama antara DRS dan JN dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Menurut hakim tunggal itu, meskipun para pemohon beda agama tetapi sepasang kekasih itu telah melakukan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU 1/1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Perkawinan yang digelar tanggal 31 Mei 2022 di Gereja Kristen Nusantara tersebut belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan.

Adapun berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Kepmendagri Nomor 131 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pelaporan/pencatatan harus mendapat izin/penetapan dari pengadilan negeri.

"Bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang status perkawinan dari para pemohon dan dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka petitum para pemohon pada angka dua dan tiga beralasan hukum untuk dikabulkan," kata hakim.

Baca juga: Maruf Amin Sebut Pernikahan Beda Agama Bertentangan dengan Fatwa MUI