Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Presiden Evaluasi KSAD Dudung karena Dinilai Sudah Berpolitik

Kompas.com - 15/09/2022, 21:00 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrachman.

Sebab, dalam pandangan mereka, tindakan KSAD Dudung menggerakkan prajurit TNI untuk memprotes pandangan anggota DPR RI Effendi Simbolon dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil negara.

"Koalisi mendesak DPR dan Presiden segera mengevaluasi KSAD, karena sikap tindak KSAD itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil yang tidak dibenarkan dalam sistem demokrasi dan negara hukum," kata anggota koalisi dari PBHI Julius Ibrani dalam keterangan tertulis, Kamis (15/9/2022).

Evaluasi tersebut harus dijalankan karena saat ini Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan institusi militer sebagai instrumen pertahanan negara.

Baca juga: Effendi Simbolon Tunjukkan Pesan WA yang Tak Dibalas oleh KSAD Dudung

"Sebagai alat, maka tidak dimungkinkan pimpinan militer melakukan protes atau kritik secara terbuka di luar sarana atau forum formil kepada pemimpin sipil," kata Julius.

"Militer harus tunduk atas kebijakan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas sipil," ujarnya melanjutkan.

Julius juga menjelaskan, dalam negara hukum dan demokrasi, DPR dan Presiden adalah otoritas sipil yang dipilih oleh rakyat melalui proses Pemilu yang merupakan mekanisme formal demokrasi yang ditegaskan dalam Konstitusi.

Tugas dan fungsi utama Presiden dan DPR salah satunya adalah mengawasi institusi militer.

"Dalam konteks itu, apa yang disampaikan oleh anggota DPR dalam mengawasi TNI adalah kewenangan otoritas sipil yang diakui dan ditegaskan dalam Konsitusi dalam rangka melakukan kontrol sipil demokratik terhadap militer," katanya.

Baca juga: KSAD Dudung Anggap Kecaman Prajurit ke Effendi Simbolon Hal Wajar

Namun, menurut Julius, KSAD Dudung justru melakukan perbuatan yang bertentangan prinsip demokrasi dan seolah ikut berpolitik.

"Tindakan (Dudung) itu tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Sikap tersebut adalah cermin dari tentara berpolitik dan tidak menghormati supremasi sipil, bukan tentara profesional," kata Julius.

Sebelumnya, sebuah rekaman video yang memperlihatkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrachman yang menginstruksikan agar prajuritnya mengecam anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon, viral.

Instruksi itu diberikan Dudung secara lisan pada saat rapat internal yang dilakukan secara daring di hadapan prajuritnya.

Terlihat pula, Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto yang duduk di samping Dudung dalam video tersebut.

Baca juga: Kata KSAD Dudung soal Effendi Simbolon: Kenal Baik dan Teman Mertua Saya

Dalam video berdurasi 2.45 menit itu, Dudung meminta agar jajarannya tidak diam begitu saja dan merespons pernyataan Effendi Simbolon.

"Jangan kita diam saja. Dia ini siapa? Enggak berpengaruh, enggak berpengaruh! Harga diri, kehormatan kita kok diinjak-injak sama dia," ucap Dudung dalam rekaman yang dilihat Kompas.com Rabu (14/9/2022).

Kompas.com sendiri memperoleh rekaman tersebut salah satunya dari Effendi Simbolon secara langsung.

Masih dalam rekaman, Dudung meminta agar para perwira TNI turut merespons pernyataan Effendi.

Sebab, Dudung mengaku, telah mendapat informasi bahwa para prajuritnya di bawah, seperti di grup tamtama dan bintara pun sudah gerah dengan pernyataan Effendi Simbolon.

Baca juga: Ini Arahan Panglima Andika ke KSAD Dudung Terkait Polemik Effendi Simbolon

"Kok kita kelompok perwira santai-santai gitu lho? Apa takut jabatannya dilepas atau gimana?" ucap Dudung.

"Danrem-dandim juga saya lihat santai saja, meninabobokan jabatannya. Jangan terbiasa seperti itu saya minta, ya?" imbuhnya.

Dudung pun meminta agar setiap prajurit bergerak, bahkan memberdayakan seluruh pihak termasuk Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI) untuk merespons pernyataan Effendi secara masif.

"Enggak usah ada yang takut ya. Enggak usah takut kalian dicopot segala macam, saya tanggung jawab," kata Dudung.

Sehari setelah video tersebut beredar, Dudung memastikan bahwa seluruh prajurit TNI AD kini sudah kondusif.

“Masalah anggota di lapangan sekarang sudah kondusif,” kata Dudung dalam konferensi pers di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Siap Dipanggil MKD DPR, KSAD Dudung: Belum Ada Panggilannya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com