Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Pembangunan Gereja, Wali Kota Cilegon Bakal Hadir ke Kantor Kemenag Besok

Kompas.com - 13/09/2022, 19:53 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Cilegon Helldy Agustian akan hadir di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) pada Rabu (14/9/2022) pagi untuk membicarakan polemik pembangunan gereja di Cilegon.

"Dijadwalkan besok pagi ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lapangan Banteng. Sekitar jam 09.00 WIB," ucap Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag Wawan Djunaedi, Selasa (13/9/2022).

Sebelumnya Wawan mengatakan, polemik pembangunan gereja di Cilegon membutuhkan jalinan komunikasi efektif dan kerja sama yang baik antar-komponen masyarakat dan pemerintahan.

Baca juga: Polemik Gereja di Cilegon, Menag Panggil Wali Kota Cilegon Pekan Ini

Kemenag, kata Wawan, memiliki konsen yang serius terhadap pemenuhan hak-hak konstitusi setiap individu, terutama hak beragama dan berkeyakinan (KBB).

"Kami berupaya sekuat mungkin menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk upaya penyelesaian masalah," kata Wawan.

Dalam pertemuan nanti, Kemenag juga mengundang Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden.

Lalu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten, Plt Dirjen Bimas Kristen Kemenag, dan Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon.

Temu tokoh ini akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Mereka antara lain unsur Forum Kerukunan Umat Beragama, ormas keagamaan, serta tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Baca juga: Surya Paloh Sesalkan Sikap Wali Kota Cilegon Dukung Petisi Penolakan Pembangunan Gereja

Sebelumnya diberitakan, Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pembangunan rumah ibadah Gereja HKBP Maranatha Cilegon.

Mereka melakukan aksi damai dengan mendatangi Gedung DPRD Cilegon dan bertemu Wali Kota Cilegon.

Mereka meminta Wali Kota Cilegon membuat perwal atau SK guna menguatkan SK Bupati tahun 1975.

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon, Marnala Napitupulu mengatakan, tahapan perizinan pembangunan rumah ibadah telah ditempuh untuk mengantongi izin sesuai aturan.

"Terkait rencana pembangunan HKBP Maranatha Cilegon sampai saat ini masih dalam tahap proses kelengkapan dokumen pengurusan perizinan sesuai dengan SKB 2 menteri," kata Marnala.

Terkini, Wali Kota Cilegon dalam Peraturan Wali Kota atau Surat Keputusan Wali Kota memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon untuk mencabut dan membatalkan sertifikat hak guna bangunanan (SHGB) gereja tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres

Nasional
MK Nilai Kegiatan Bagi-bagi Uang Gus Miftah Tak Berkaitan dengan Kampanye

MK Nilai Kegiatan Bagi-bagi Uang Gus Miftah Tak Berkaitan dengan Kampanye

Nasional
MK: Pengalihan Citra Petahana ke Paslon Tertentu Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu

MK: Pengalihan Citra Petahana ke Paslon Tertentu Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu

Nasional
Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin: Tak Beralasan Menurut Hukum

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin: Tak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
MK Nilai Airlangga Tak Terbukti Langgar Pemilu karena Bagi-bagi Sembako Sesuai Putusan Bawaslu

MK Nilai Airlangga Tak Terbukti Langgar Pemilu karena Bagi-bagi Sembako Sesuai Putusan Bawaslu

Nasional
MK Anggap Kegiatan Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

MK Anggap Kegiatan Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

Nasional
MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim 'Dissenting Opinion'

MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim "Dissenting Opinion"

Nasional
Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com