Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Utak-atik Jelang Pensiunnya Andika Perkasa, ‘Potong Generasi’ atau Perpanjang Panglima TNI?

Kompas.com - 13/09/2022, 07:38 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Politisi genit

Fahmi menganggap beragam pernyataan politisi terkait isu pergantian panglima TNI dan ‘potong generasi’ cenderung berlebihan.

Ia menilai pernyataan para politisi lebih tampak sebagai opini untuk mempengaruhi dan membentuk fait accompli atau ketentuan yang harus diterima atas hak prerogatif presiden dalam pergantian panglima TNI.

Fahmi mengatakan, selama ini para prajurit TNI selalu diperingatkan untuk tak ikut campur dalam urusan politik. Namun di sisi lain, para politisi malah terlihat genit menggoda mereka untuk masuk ke ranah politik.

Baca juga: Soroti Isu Konflik Panglima TNI dan KSAD, Effendi Simbolon: Kalian Mau Manggung Jadi Capres, Cawapres?

Political endorsement yang dilakukan oleh para politisi justru memperlihatkan bahwa dalam proses pemilihan calon Panglima TNI, kepentingan politik lebih mendominasi ketimbang kehendak membangun TNI yang mumpuni dan profesional,” kata dia.

Yudo Margono berpeluang

Nama Yudo menjadi sosok yang paling berpeluang untuk meneruskan tongkat komando Andika. Terlebih, di era Jokowi, belum ada panglima TNI yang berasal dari matra laut.

Fahmi menyampaikan bahwa Yudo telah menunjukkan kapasitasnya dalam membangun TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh sebagaimana visinya menjadi KSAL.

“Secara faktual hal ini sudah diwujudkan dalam berbagai produk program dan kebijakan,” terang dia.

Baca juga: KSAL: Jika Bukan Jasa Besar Megawati, KRI Dewaruci Sudah Jadi Museum

Program dan kebijakan tersebut di antaranya pembangunan Satuan Pendidikan (Satdik) I di Belawan, Satdik II di Makassar dan Satdik III di Sorong. Menurutnya, kebijakan ini merupakan sejarah bagi TNI AL yang tak lagi Jawasentris dalam pola pendidikan.

Sementara, implementasi modernisasi diwujudkan melalui dukungan terhadap pengadaan kapal-kapal baru dari industri dalam negeri maupun pengadaan alutsista lain yang berteknologi terkini.

“Dalam hal ketangguhan, gelar latihan bersama dengan sejumlah negara maupun pelibatan dalam misi internasional seperti MTF Lebanon, Reimpex di Hawai, bisa menjadi contoh,” imbuh dia.

Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri bersama KSAL Laksamana Yudo Margono usai menjadi pembicara dalam acara “Napak Tilas Ratu Kalinyamat Pahlawan Maritim Nusantara” di Markas Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (11/8/2022) siang.(KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA) Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri bersama KSAL Laksamana Yudo Margono usai menjadi pembicara dalam acara “Napak Tilas Ratu Kalinyamat Pahlawan Maritim Nusantara” di Markas Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (11/8/2022) siang.

Kompak

Sementara itu, Andika dan Yudo kompak memberikan jawaban yang sama terkait wacana pergantian panglima TNI.

Keduanya menyebut bahwa pergantian panglima TNI menjadi hak prerogatif presiden.

“Itu kan (hak) prerogatif presiden,” kata Yudo kepada wartawan saat mendampingi Andika dalam pameran Naval Expo di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (11/9/2022).

Selanjutnya, para wartawan menanyakan hal serupa kepada Andika. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu pun memberikan jawaban yang sama bahwa pemilihan panglima TNI menjadi hak prerogatif presiden.

“Sama, itu hak prerogatif presiden,” singkat Andika.

Setelah mendengar jawaban dari Andika, Yudo meminta agar publik tidak berandai-andai mengenai pergantian panglima TNI.

“Jangan berandai-andai, sesuai prerogatif presiden,” tegas Yudo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com