Utak-atik Jelang Pensiunnya Andika Perkasa, ‘Potong Generasi’ atau Perpanjang Panglima TNI?

Sejumlah isu dan wacana pun mulai menggeliat, yang kebanyakan didominasi oleh para politikus DPR RI. Mulai dari perpanjangan masa jabatan Andika hingga ‘potong generasi’ terkait penerus Andika.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyebut perpanjangan itu bisa dilakukan asalkan Presiden Joko Widodo setuju untuk memperpanjangnya.

“Kalau perpanjangan mungkin saja tergantung presiden. Sejarahnya kita pernah ada perpanjangan beberapa panglima, kalau enggak salah sudah dua kali,” ujar Kharis, Kamis (8/9/2022).

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mendengar kabar adanya wacana 'potong generasi' soal sosok pengganti Andika yang dipersiapkan untuk menjaga stabilitas Pemilu 2024.

"Jadi itu informasi yang kita terima, bisa kita pahami dalam konteks itu. Dipersiapkan mereka-mereka yang kelahiran 67, 68 ke ataslah yang pensiunnya itu di 2025, 2026 bahkan ke atas lagi," kata Effendi pekan lalu di gedung DPR, dikutip dari Tribunnews.com.

Jika hal itu terjadi maka peluang tiga kepala staf TNI ini tertutup jadi panglima TNI. Ketiganya yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetya.

Mustahil

Ketua Centra Initiative Al Araf menilai wacana perpanjangan masa jabatan Andika mustahil tereralisasi karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menolak gugatan aturan batas usia pensiun TNI pada 29 Maret 2022. Batas usia pensiun bagi perwira TNI tetap 58 tahun dan bintara hingga tamtama 53 tahun.

Menurut Araf, sudah seharusnya Andika diganti setelah masa jabatannya berakhir pada tahun ini karena memasuki usia pensiun.

"Perpanjangan masa pensiun Panglima TNI sudah tidak urgensi lagi dibahas karena Mahkamah Konstitusi sudah menolak permohonan terkait hal itu," kata Araf, Minggu (11/9/2022).

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan bahwa isu ‘potong generasi’ tidak sesederhana yang disampaikan Effendi.

Sebab, salah satu syarat menjadi panglima TNI adalah perwira tinggi yang pernah atau sedang menjabat kepala staf angkatan.

Artinya, kata dia, wacana ‘potong generasi’ dalam suksesi panglima TNI setelah Andika hanya mungkin dilakukan jika dalam waktu dekat terjadi pergantian di level pejabat kepala staf angkatan.

“Tapi tentu saja hal ini harus dipertimbangkan secara bijak dan hati-hati,” kata Fahmi, Selasa (13/9/2022).

Problem psikologis

Wacana ‘potong generasi’ juga dianggap mempunyai sejumlah konsekuensi besar yang akan menerpa tubuh TNI apabila hal itu benar-benar terjadi.

Fahmi menyebut terdapat problem psikologis jika wacana ini terealisasi. Apalagi, tiga kepala staf angkatan belum mendekati usia pensiun.

Menurut dia, jika terjadi pergantian kepala staf angkatan dalam waktu dekat, justru sulit untuk mencegah adanya rumor miring dalam pergantian panglima TNI.

Rumor miring inilah yang juga terjadi ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diganti Marsekal Hadi Tjahjanto, tepat tiga bulan sebelum pensiun pada 2017.

“Apalagi jika seorang jenderal bintang empat dan pimpinan sebuah matra diganti lebih dari setahun sebelum pensiun, kecuali mendapat penugasan lain yang layak,” jelas dia.

Fahmi juga mengungkapkan bahwa ‘potong generasi’ dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan perwira dengan karier atau pangkat mentok di kalangan senior.

Lazimnya, pemimpin baru akan memprioritaskan rekan seangkatan atau yang lebih muda untuk mengisi jajarannya karena diyakini akan lebih mudah berkomunikasi dan diperintah.

“Hal itu juga dapat menghadirkan suasana kurang sehat dalam organisasi,” tegas dia.

Politisi genit

Fahmi menganggap beragam pernyataan politisi terkait isu pergantian panglima TNI dan ‘potong generasi’ cenderung berlebihan.

Ia menilai pernyataan para politisi lebih tampak sebagai opini untuk mempengaruhi dan membentuk fait accompli atau ketentuan yang harus diterima atas hak prerogatif presiden dalam pergantian panglima TNI.

Fahmi mengatakan, selama ini para prajurit TNI selalu diperingatkan untuk tak ikut campur dalam urusan politik. Namun di sisi lain, para politisi malah terlihat genit menggoda mereka untuk masuk ke ranah politik.

“Political endorsement yang dilakukan oleh para politisi justru memperlihatkan bahwa dalam proses pemilihan calon Panglima TNI, kepentingan politik lebih mendominasi ketimbang kehendak membangun TNI yang mumpuni dan profesional,” kata dia.

Yudo Margono berpeluang

Nama Yudo menjadi sosok yang paling berpeluang untuk meneruskan tongkat komando Andika. Terlebih, di era Jokowi, belum ada panglima TNI yang berasal dari matra laut.

Fahmi menyampaikan bahwa Yudo telah menunjukkan kapasitasnya dalam membangun TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh sebagaimana visinya menjadi KSAL.

“Secara faktual hal ini sudah diwujudkan dalam berbagai produk program dan kebijakan,” terang dia.

Program dan kebijakan tersebut di antaranya pembangunan Satuan Pendidikan (Satdik) I di Belawan, Satdik II di Makassar dan Satdik III di Sorong. Menurutnya, kebijakan ini merupakan sejarah bagi TNI AL yang tak lagi Jawasentris dalam pola pendidikan.

Sementara, implementasi modernisasi diwujudkan melalui dukungan terhadap pengadaan kapal-kapal baru dari industri dalam negeri maupun pengadaan alutsista lain yang berteknologi terkini.

“Dalam hal ketangguhan, gelar latihan bersama dengan sejumlah negara maupun pelibatan dalam misi internasional seperti MTF Lebanon, Reimpex di Hawai, bisa menjadi contoh,” imbuh dia.

Kompak

Sementara itu, Andika dan Yudo kompak memberikan jawaban yang sama terkait wacana pergantian panglima TNI.

Keduanya menyebut bahwa pergantian panglima TNI menjadi hak prerogatif presiden.

“Itu kan (hak) prerogatif presiden,” kata Yudo kepada wartawan saat mendampingi Andika dalam pameran Naval Expo di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (11/9/2022).

Selanjutnya, para wartawan menanyakan hal serupa kepada Andika. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu pun memberikan jawaban yang sama bahwa pemilihan panglima TNI menjadi hak prerogatif presiden.

“Sama, itu hak prerogatif presiden,” singkat Andika.

Setelah mendengar jawaban dari Andika, Yudo meminta agar publik tidak berandai-andai mengenai pergantian panglima TNI.

“Jangan berandai-andai, sesuai prerogatif presiden,” tegas Yudo.