Kompas.com - 08/09/2022, 18:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Heddy Lugito ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027.

Penunjukan Heddy sebagai ketua diputuskan dalam rapat pleno DKPP yang digelar pada Kamis (8/9/2022). Heddy terpilih secara aklamasi.

"Kita sudah sepakat, bapak/ibu anggota DKPP semuanya yang tujuh orang menunjuk saya sebagai Ketua DKPP periode 2022-2027," kata Heddy dalam konferensi pers, Kamis.

Baca juga: Heddy Lugito Terpilih Jadi Ketua DKPP Periode 2022-2027

Adapun lima anggota DKPP periode 2022-2027 dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (7/9/2022).

Selain Heddy Lugito, mereka yakni I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, dan J Kristiadi.

Kemudian, ada dua anggota DKPP lain yang difatnya ex officio (duta), yakni Puadi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Yulianto Sudrajat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Dipercaya memimpin DKPP selama lima tahun ke depan, siapa sebenarnya Heddy Lugito?

Profil Heddy Lugito

Sebelum terjun ke bidang kepemiluan, Heddy Lugito pernah menduduki sejumlah kursi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia juga malang melintang di bidang jurnalistik. Pria kelahiran Boyolali, 5 Juni 1960 itu menghabiskan lebih dari 25 tahun berkarier di media massa.

Baca juga: Jokowi Lantik 5 Anggota DKPP Periode 2022-2027

Heddy pernah menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Gatra (2016-2016) merangkap Pemimpin Redaksi Gatranews.com (2012-2016).

Dia juga tercatat pernah menjadi Sekretaris Jenderal Serikat Perusahaan Pers (2009-2017), serta aktif di Forum Pemimpin Redaksi (Pemred).

Nama Heddy tidak asing lagi di perusahaan pelat merah. Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro ini pernah menjabat sebagai komisaris PT Pertani dan PT Pelindo III.

Heddy kini bahkan masih tercatat sebagai komisaris independen PT Sang Hyang Seri, BUMN yang bergerak di bidang pertanian, khususnya penyediaan benih.

Dia diangkat sebagai komisaris pada 2 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-383MBU/12/2021.

Harta kekayaan

Harta kekayaan Heddy Lugito tercatat mencapai Rp 10.335.426.600 atau Rp 10,3 miliar.

Angka itu mengacu pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Heddy yang dilaporkan pada 16 Februari 2021 dan dicatat di situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Harta kekayaan Heddy terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, hingga kas dan setara kas.

Baca juga: DPR, Pemerintah, dan KPU Sepakat Revisi UU Pemilu Lewat Perppu, Imbas DOB Papua

Heddy tercatat memiliki 5 bidang tanah dan bangunan di sejumlah daerah seperti Bekasi, Boyolali, dan Gunungkidul yang nilainya mencapai Rp 4,6 miliar.

Lalu, dia memiliki 3 unit mobil yang bernilai Rp 1 miliar. Heddy juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 20 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp 4,7 miliar.

Dengan rincian tersebut, total harta kekayaan Heddy mencapai Rp 10,3 miliar.

Belum akan mundur

Kendati terpilih sebagai Ketua DKPP yang baru, Heddy merasa dirinya tak perlu mundur dari kursi komisaris independen BUMN.

"Saat ini belum (mundur dari komisaris)," kata Heddy kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).

Heddy mengeklaim, rangkap jabatannya tidak akan menimbulkan konflik kepentingan. Sebab, ruang gerak DKPP dan BUMN berbeda.

Apalagi, kata Heddy, dirinya menjabat sebagai komisaris di BUMN, bukan direksi.

"Ruang DKPP sama BUMN kan beda. Sejauh ini tidak ada conflict of interest di BUMN dan DKPP. Yang satu lembaga bisnis, yang satu lagi lembaga etik," ujar Heddy.

"Tidak akan terjadi konflik dan stabilitas. Kalau komisaris kan hanya pengawasan, kalau saya direksi pasti saya lepas. Kalau komisaris kan hanya pengawasan dan penasihat saja," terang dia.

Kendati demikian, Heddy berjanji akan melepas jabatannya sebagai komisaris independen PT Sang Hyang Seri seandainya merasa tidak mampu menjalankan tugas dan kerepotan.

"Saya lebih konsentrasi di sini (DKPP). Karena ini urusan yang maksud saya pengabdian yang lebih luas," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 11 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Bupati Bangkalan Abdul Latif Diborgol dan Kenakan Rompi Oranye KPK

Bupati Bangkalan Abdul Latif Diborgol dan Kenakan Rompi Oranye KPK

Nasional
Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Nasional
Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Nasional
Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Nasional
Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Nasional
Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Nasional
Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.