Jokowi: Jangan Diam, Kita Harus Intervensi Inflasi seperti Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta peran aktif pemerintah daerah (pemda) dalam menangani kenaikan inflasi dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU).

Presiden menegaskan, pemda harus bergerak cepat mengatasi inflasi layaknya mengantisipasi penularan Covid-19 beberapa waktu lalu.

"Saya enggak mau diam, kita harus intervensi (inflasi). Intervensinya lewat apa? Saya sampaikan, daerah harus bergerak kayak Covid (Covid-19) kemarin," ujar Jokowi dalam sambutannya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang disiarkan secara daring pada Rabu (7/9/2022).

Baca juga: Kendalikan Inflasi, Pemkot Padang Minta Warga Tanam Cabai di Pekarangan

"Dengan cara apa ya? 2 persen DAU bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ya tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan," jelasnya.

Presiden memberikan contoh, jika harga bawang merah misalnya mengalami kenaikan karena biaya transportasi yang ikut naik, maka pemerintah daerah bisa menutup biaya transportasi tersebut.

Dengan begitu, harga bawang merah di pasar akan sesuai dengan harga yang ada di petani karena biaya transportasinya sudah ditutup oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Dampak Kenaikan Harga BBM, Pengamat Ekonomi: Inflasi Diprediksi Melaju hingga 7 Persen

"Kemarin saya hitung-hitung berapa sih misalnya bawang merah dari Brebes ke Lampung? Rp 3 juta hanya 1 truk, paling itu seminggu, enggak mungkin habis 1 truk dihabiskan bawang merah, enggak mungkin," tutur presiden.

"Mungkin nanti telur harganya naik ya pemda tutup biaya transportasinya. Mana yang banyak telur? Bogor, di Blitar, sudah biaya transportasinya tutup. Kalau semua pemda seperti itu, saya yakin inflasi kita akan bisa terjaga dengan baik," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengungkapkan, pemerintah memperkirakan inflasi berpotensi naik sebesar 1,8 persen.

Baca juga: PKS Sumedang Tolak Kenaikan Harga BBM, Inflasi Bisa Naik 11 Persen, Bebani Keuangan Daerah

Kenaikan ini sebagai dampak dari pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diterapkan sejak 3 September 2022 lalu.

"Memang momok semua negara sekarang ini urusannya pertumbuhan ekonomi, growth-nya berapa dan inflasinya berapa. Kita juga keemarin berhitung dengan detail berapa sih kira-kira karena penyesuaian subsidi BBM ini," kata Jokowi.

"Yang sudah kita umumkan minggu yang lalu akan berimbas pada inflasi? Hitungan dari menteri-menteri kemarin kira-kira akan naik di 1,8 persen," tambah kepala negara.

Baca juga: Sejarah Inflasi di Indonesia

Sementara itu, berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Agustus 2022 sebesar 4,69 persen (year on year/yoy).

Angka pada Agustus dapat dikatakan lebih terkendali dari bulan sebelumnya karena terjadi deflasi sebesar 0,21 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, kenaikan harga BBM diperkirakan akan menaikkan infalsi 6,8 persen sepanjang 2022.