Jokowi: Jangan Diam, Kita Harus Intervensi Inflasi seperti Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta peran aktif pemerintah daerah (pemda) dalam menangani kenaikan inflasi dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU).

Presiden menegaskan, pemda harus bergerak cepat mengatasi inflasi layaknya mengantisipasi penularan Covid-19 beberapa waktu lalu.

"Saya enggak mau diam, kita harus intervensi (inflasi). Intervensinya lewat apa? Saya sampaikan, daerah harus bergerak kayak Covid (Covid-19) kemarin," ujar Jokowi dalam sambutannya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang disiarkan secara daring pada Rabu (7/9/2022).

"Dengan cara apa ya? 2 persen DAU bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ya tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan," jelasnya.

Presiden memberikan contoh, jika harga bawang merah misalnya mengalami kenaikan karena biaya transportasi yang ikut naik, maka pemerintah daerah bisa menutup biaya transportasi tersebut.

Dengan begitu, harga bawang merah di pasar akan sesuai dengan harga yang ada di petani karena biaya transportasinya sudah ditutup oleh pemerintah daerah.

"Kemarin saya hitung-hitung berapa sih misalnya bawang merah dari Brebes ke Lampung? Rp 3 juta hanya 1 truk, paling itu seminggu, enggak mungkin habis 1 truk dihabiskan bawang merah, enggak mungkin," tutur presiden.

"Mungkin nanti telur harganya naik ya pemda tutup biaya transportasinya. Mana yang banyak telur? Bogor, di Blitar, sudah biaya transportasinya tutup. Kalau semua pemda seperti itu, saya yakin inflasi kita akan bisa terjaga dengan baik," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengungkapkan, pemerintah memperkirakan inflasi berpotensi naik sebesar 1,8 persen.

Kenaikan ini sebagai dampak dari pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diterapkan sejak 3 September 2022 lalu.

"Memang momok semua negara sekarang ini urusannya pertumbuhan ekonomi, growth-nya berapa dan inflasinya berapa. Kita juga keemarin berhitung dengan detail berapa sih kira-kira karena penyesuaian subsidi BBM ini," kata Jokowi.

"Yang sudah kita umumkan minggu yang lalu akan berimbas pada inflasi? Hitungan dari menteri-menteri kemarin kira-kira akan naik di 1,8 persen," tambah kepala negara.

Sementara itu, berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Agustus 2022 sebesar 4,69 persen (year on year/yoy).

Angka pada Agustus dapat dikatakan lebih terkendali dari bulan sebelumnya karena terjadi deflasi sebesar 0,21 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, kenaikan harga BBM diperkirakan akan menaikkan infalsi 6,8 persen sepanjang 2022.

Proyeksi ini lebih tinggi dari target inflasi 2022 yang semula ditetapkan yakni di rentang 4,5 persen-4,8 persen.

Seperti yang sudah ditulis Kompas.com, Senin (5/9/2022), Febio menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM Solar, Pertalite, dan Pertamax itu bahkan diproyeksi berkontribusi sebesar 1,9 persen terhadap inflasi tahun ini.

"Kami sudah hitung kenaikan harga BBM ini dampaknya 1,9 persen ke inflasi. Maka kisarannya (inflasi) tahun ini sekitar 6,6 persen-6,8 persen," ujar Febrio.

Pihaknya mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga tingkat inflasi 2022 berada di bawah 7 persen.

Salah satu caranya dengan pengendalian dari sisi inflasi pangan itu dilakukan dengan menjaga suplai bahan makanan oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah (TPIP-TPID).

"Akhir tahun kita berusaha akan tetap jaga dengan kombinasi semuanya, bahan pangan dipastikan selalu ada, dijaga distribusinya. Ini harapannya masih bisa di bawah 7 persen untuk inflasi sampai akhir tahun," kata dia.