Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Jalan Terbaik Hentikan Kekerasan di Papua adalah Dialog Damai

Kompas.com - 07/09/2022, 22:03 WIB
Singgih Wiryono,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, jalan terbaik menghentikan kekerasan di Papua adalah berdialog untuk mencapai perdamaian.

"Komnas HAM melihat jalan terbaik bagi penyelesaian kekerasan konflik yang ada di Papua adalah dialog damai," ujar Taufan saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).

Ide dialog damai itu, kata Taufan, mulai dijajaki Komnas HAM sejak tahun 2021.

Awalnya gagasan ini ditolak, baik dari Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB), Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Baca juga: Komnas HAM Sebut Panglima TNI Pusing karena Anggotanya Terlibat Kasus Kekerasan di Papua

Beberapa kali Komnas HAM menjajaki ide perdamaian ke Papua, berakhir dengan penolakan, bahkan sampai ada aksi demonstrasi.

Namun, beberapa waktu belakangan, kata Taufan, semua pihak baik dari OPM maupun pemerintah Indonesia bersedia duduk bersama dengan Komnas HAM untuk menciptakan perdamaian.

"Kami juga sudah bicara dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menkopolhukam, dan sudah mendapat dukungan penuh dari pemerintah, dari Panglima TNI dan Kapolri (untuk dialog damai)," papar dia.

"Semua pihak bersetuju dialog damai itulah jalan keluar yang paling bermartabat, paling memenuhi rasa kemanusiaan kita," sambung Taufan.

Baca juga: Front Mahasiswa Papua Sebut Aparat TNI Diduga Terlibat Tiga Peristiwa Pembunuhan di Papua Kurang dari Sebulan

Taufan mengatakan, berkaca dari pengalaman perdamaian Aceh, jalan damai di Papua sudah semestinya terwujud.

"Aceh dan kita menjadi contoh dunia dengan satu cerita kesuksesan melakukan dialog damai, siapa bilang kita enggak bisa? Bangsa ini bangsa besar karena itu pasti berjiwa besar menyelesaikan masalah (kekerasan di Papua) ini," tutur Taufan.

Kekerasan di Papua kembali terjadi

Catatan Front Mahasiswa Papua setidaknya ada tiga kekerasan yang diduga dilakukan aparat TNI kepada masyarakat sipil Papua dalam kurun waktu kurang dari satu bulan.

Kekerasan tersebut tidak hanya menyebabkan luka-luka, tetapi juga korban jiwa.

Pada 22 Agustus 2022 diketahui terjadi peristiwa pembunuhan empat orang warga sipil dengan cara mutilasi di Mimika.

Dari kasus tersebut sudah ditetapkan 10 tersangka dengan enam tersangka adalah anggota TNI dan empat tersangka lainnya adalah warga sipil.

Baca juga: Cegah Impunitas, Kasus 6 Anggota TNI AD Tersangka Mutilasi di Papua Mesti Dikawal

Berselang beberapa hari, tepatnya 29 Agustus 2022 terjadi penganiayaan terhadap tiga warga sipil di Kelurahan Bade, Kecamatan Edera, Kabupaten Mappi, Papua.

Peristiwa yang diduga didalangi sejumlah anggota TNI itu menyebabkan satu orang tewas dan dua orang luka serius.

Ketua Front Mahasiswa Papua Rudi Kogoya mengatakan, informasi kasus ketiga baru saja mereka terima Selasa (6/9/2022) malam yang terjadi di Paniai.

"Yang saya lihat kepalanya bolong, kami belum tahu apakah penyiksaan atau penembakan. Kemungkinan dilakukan aparat TNI juga," ucap Rudi, Rabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com