Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jokowi Sempat Semedi Saat Menteri dan Publik Minta "Lockdown" karena Covid-19

Kompas.com - 07/09/2022, 11:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya sempat melakukan semedi ketika 80 persen anggota Kabinet Indonesia Maju meminta lockdown dilakukan sebagai antisipasi meluasnya penularan Covid-19.

Tak hanya para menteri, masyarakat juga menyerukan agar pemerintah segera melakukan lockdown.

Baca juga: Luhut: Covid-19 Masih Terkendali, Kita Belum Akan Lakukan Lockdown

Sementara itu, sebanyak 70 persen negara di dunia juga telah melakukan lockdown.

"Di kabinet sendiri 80 persen (meminta lockdown). Survei juga, rakyat minta, lebih 80 persen meminta lockdown, tapi saat itu saya semedi," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang disiarkan secara daring pada Rabu (7/9/2022).

"Saya endapkan betul apakah kita harus melakukan itu? Jawaban saat itu, tidak usah," lanjutnya.

Presiden lantas menyampaikan alasannya mengapa memilih tidak menerapkan kebijakan lockdown.

Dia memperkirakan, perekonomian Indonesia akan sangat terganggu jika kebijakan itu diterapkan. Sehingga dia tak mau kondisi tersebut terjadi.

Kepala negara menyampaikan kalkulasi bahwa jika lockdown dilakukan, maka perekonomian Tanah Air bisa mengalami minus 17 persen.

Sehingga, Jokowi mengaku bersyukur saat tidak memilih kebijakan lockdown.

"Dan ternyata betul, saya tidak bisa terbayang kalau kita lockdown," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengungkapkan salah satu keuntungan dari tidak pernah melakukan lockdown selama pandemi Covid-19.

Menurutnya, pilihan kebijakan tersebut membuat perekonomian Indonesia terus bergerak.

"Perekonomian di Tanah Air sepanjang tahun 2020-2021 terus bergerak. Salah satunya karena kita tidak pernah lockdown. Dan ini mempermudah untuk akselerasi perekonomian di tahun 2022," ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan pada CNBC Economic Outlook 2022 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor pada 22 Februari 2022.

Baca juga: Lockdown China Bikin Harga Minyak Dunia Anjlok 6 Persen, Kini di Kisaran 105 Dollar AS

Kebijakan ini seiring dengan keberhasilan Indonesia menangani pandemi yang terbukti dari kemampuan Indonesia yang cukup dapat mengendalikan penyebaran Covid-19.

Menurut Jokowi, keberhasilan menjaga perekonomian dan mengendalikan pandemi ini menjadi salah satu fondasi yang baik bagi Indonesia saat mengawali 2022.

Fondasi kedua, Indonesia telah memulai reformasi struktural yakni dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja dan dilakukannya penyederhanaan birokrasi untuk investasi.

Baca juga: 33 Kota di China Kembali Terapkan Lockdown Covid-19, 65 Juta Penduduk Terdampak

Sebagaimana diketahui, pemerintah tidak pernah melakukan lockdown sejak awal pandemi hingga saat ini.

Kebijakan yang dipilih pemerintah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 pun beragam. Antara lain pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penggunaan aplikasi PeduliLindungi hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan level.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com