Jokowi Jadi Capres Paling Diinginkan di Musra, Demokrat: Skenario Wacana 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai, munculnya nama Presiden Joko Widodo sebagai capres yang diharapkan masyarakat saat Musyawarah Masyarakat (Musra) merupakan bagian dari wacana masa jabatan tiga periode.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, kemunculan nama Jokowi dalam kegiatan yang diselenggaran relawannya itu merupakan bagian dari operasi politik yang mendesepsi publik.

"Skenario (tiga periode) ini terus hidup dan dijalankan," kata Kamhar dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).

Baca juga: Peta Jalan Jokowi Mengusung Capres Pengganti...

Ia menduga bahwa operasi politik itu justru dijalankan oleh para elite politik yang berada di sekitar lingkar kekuasaan Jokowi.

"Jelas terekam dan tersimpan dalam memori publik sejak mula-mula wacana ini berhembus dari orang-orang dekat Pak Jokowi," ucap dia.

Salah satu lingkar kekuasaan yang dicurigai terlibat yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Diketahui, Luhut sempat terseret dalam kegaduhan isu presiden tiga periode ketika beberapa kepala desa maupun tokoh daerah menyampaikan wacana tersebut kepadanya.

Baca juga: Hasil Musra Catat Dukungan ke Prabowo dan Sandiaga Beda Tipis, Panitia: Itu Suara Rakyat Jabar, Bukan Suara Relawan

Luhut juga pernah menyampaikan perihal penundaan Pemilu 2024.

"(Ini) menimbulkan perlawanan keras dari rakyat dan elemen civil society termasuk aksi demonstrasi mahasiswa di seluruh Indonesia yang turun ke jalan menolak perpanjangan masa jabatan atau penambahan periodesasi presiden pada bulan April lalu," tutur Kamhar.

Kamhar mengingatkan, mayoritas publik justru tak menyetujui atau mendukung wacana tersebut.

Dia mencontohkan, hasil survei SMRC pada April 2022 juga menunjukkan 73 persen rakyat menolak perubahan masa jabatan presiden dan hanya 5 persen populasi yang setuju.

"Jadi sebaiknya kelompok relawan membuang jauh-jauh keinginan perpanjangan masa jabatan presiden ini," katanya.

Baca juga: Nama RK Unggul di Musra Jawa Barat, Pengamat: Karena Tuan Rumah

Kamhar melanjutkan, wacana tersebut tidak hanya bertentangan dengan aspirasi rakyat, tetapi bentuk nyata pengkhianatan amanat reformasi. Ia berharap, Jokowi merespons wacana itu dengan cara tegas menolaknya.

"Ini berbahaya jika terus dibiarkan, apalagi bagi Pak Jokowi yang terus memelihara pemikiran seperti ini," sambung Kamhar.

Terakhir, kepada relawan, Kamhar menilai semestinya mereka menagih Jokowi menunaikan dan menuntaskan janji-janji politiknya yang hingga kini tak kunjung dipenuhi.