Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wagub Jabar Usulkan Poligami untuk Cegah HIV/AIDS, Ini Kata PB IDI

Kompas.com - 30/08/2022, 22:32 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dokter Spesialis Penyakit Dalam Sub Spesialis Hematologi Onkologi Medik Pengurus Besar IDI Zubairi Djoerban menyatakan, menikah dan poligami bukan satu-satunya cara mencegah HIV/AIDS.

Pasalnya, transmisi penularan HIV/AIDS sangat bermacam-macam, salah satunya berganti-ganti pasangan seks terlepas dari keadaannya sudah menikah maupun belum.

"Pada prinsipnya penularan kan macam-macam," kata Zubairi dalam peresmian di Jakarta, Selasa (30/8/2022).

"Jadi poligami kalau artinya semuanya setia pada pasangan, yang poligami maupun monogami, ya tidak tertular. Tidak hanya poligami namun monogami atau hubungan seksual dengan satu orang saja tentu tidak terjadi penularan kalau dua-duanya setia," sambungnya.

Baca juga: Wagub Jabar Uu Sebut Poligami Solusi Atasi HIV/AIDS, Ridwan Kamil: Saya Tak Sependapat

Zubairi menjelaskan, penularan HIV/AIDS terjadi karena konsumsi narkotika yang disuntik dengan jarum suntik yang sama, berganti pasangan seksual yang memicu penularan kepada istri/suami, infeksi dari ibu ke anak, hingga transfusi darah.

Dia mengakui, risiko penularan HIV/AIDS menjadi tidak ada bila tidak berganti pasangan seksual atau tidak berbagi jarum suntik.

"Intinya adalah kalau yang seksual, kalau saya menikah dengan satu perempuan tidak ada hubungan seks dengan yang lain, itu risiko penularan bisa dikatakan nol. Jadi kalau monogami tapi (mengonsumsi) narkotik, ya tetap tertular," ucap Zubairi.

Adapun bagi yang sudah terinfeksi, HIV/AIDS bisa dikelola dengan cara meminum obat secara teratur.

Baca juga: MUI Jabar Sebut Poligami Bukan Solusi Tepat Tekan Angka HIV/AIDS di Jawa Barat

Pasien yang berobat secara teratur memiliki imun yang baik. Banyak pula yang hidup produktif di atas usia 20 tahun, 25 tahun, dan 28 tahun.

"Jadi intinya HIV/AIDS bisa dikontrol, Anda minum obat teratur maka Anda tidak lagi sakit, tidak rawat inap, bisa menikah, punya anak, dan anaknya tidak tertular. HIV/AIDS sekarang managable," tutur dia.

Sebagai informasi, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung melaporkan, per Desember 2021, sebanyak 5.943 warga Kota Bandung, Jawa Barat mengidap HIV.

Dari angka tersebut, 6,97 persen atau 414 pengidap HIV berstatus mahasiswa. Jumlah ini merupakan data akumulasi selama 30 tahun.

Alexandra Ananda Data kumulatif menyebutkan bahwa ratusan mahasiswa mengidap HIV. Ini gejala dan cara penularannya.

Baca juga: Poligami Dianggap Jadi Solusi Turunkan Angka HIV/AIDS di Jabar, Wagub: Asal Siap Adil Kenapa Tidak?

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyebutkan, solusi untuk menekan terus meningkatnya angka penyebaran penyakit HIV/AIDS adalah menikah dan berpoligami.

Hal itu menanggapi fakta di Bandung seusai Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) membeberkan fakta bahwa dari 5.943 kasus positif HIV di Bandung selama periode 1991-2021, sebanyak 11 persennya adalah ibu rumah rangga (IRT).

"Daripada terkena penyakit itu, menurut saya, solusi menekan angka penyebaran HIV/AIDS adalah menikah bagi anak-anak muda dan berpoligami bagi yang sudah nikah," jelas Uu lewat pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (30/8/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com