Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kenaikan Harga BBM, Wapres: Tunggu Saja, Mudah-mudahan Ada Solusi

Kompas.com - 25/08/2022, 17:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

KAMPAR, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat menunggu seraya berharap ada solusi terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

"Tunggu saja mudah-mudahan nanti ada solusi buat masyarakat, buat pemerintah, buat bangsa dan negara," kata Ma'ruf usai meninjau santripreneurship di Kampar, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Persoalan Harga BBM Subsidi Pelik, Pemerintah Pikirkan Bansos hingga Komunikasi Publik

Ma'ruf mengatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan sejumlah opsi di samping menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mencegah pembengkakan subsidi BBM.

Ia menyebutkan, opsi lain yang digodok pemerintah adalah pembatasan konsumsi BBM bersubsidi hingga menambah nilai subsidi BBM.

"Sekarang ini memang ada beberapa opsi sedang dipikirkan, apakah menaikkan harga, apakah membatasi, atau menambah subsidinya," kata Ma'ruf.

Kendati demikian, Ma'ruf mengakui penambahan nilai subsidi bakal mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebab, subsidi yang sudah disiapkan pemerintah pun kini membengkak akibat lonjakan harga energi di tingkat global.

Oleh karena itu, jika penambahan subsidi membahayakan APBN, maka opsi akan terbatas pada menaikkan harga BBM bersubsidi atau membatasi konsumsi BBM bersubsidi.

"Kalau ini mebahayakan APBN, apakah dinaikkan atau tidak dinaikkan tapu dibatasi penggunaannya. Ini opsi-opsi yang sekarang lagi dibicarakan oleh pemerintah," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Belum Diputuskan, Pemerintah Perdalam Lagi Soal Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengisyaratkan segera diumumkannya kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada pekan lalu.

Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga bahan BBM subsidi Pertalite dan Solar pada pekan ini.

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani APBN hingga Rp 502 triliun.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin pada Jumat (19/8/2022).

Baca juga: Belum Diputuskan, Pemerintah Perdalam Lagi Soal Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah harus mengkalkulasi dan berhati-hati sebelum membuat keputusan soal harga tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com