Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suharso Klaim Tak Ada Konflik di Internal PPP meski Ia Diminta Mundur

Kompas.com - 25/08/2022, 13:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengeklaim tak ada konflik di internal PPP, meski ia diminta mundur oleh Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan PPP.

Menurut Suharso, permintaan mundur itu hanyalah buah dari kesalahpahaman atas pernyataannya yang menyinggung soal "amplop kiai" di acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.

Baca juga: Meski Telah Meminta Maaf soal Pernyataan Amplop Kiai, Suharso Monoarfa Tetap Didesak Mundur dari Ketum PPP

"Oh enggak (ada konflik internal), enggak saya kira. Ini kan saya cuma menerimanya sebagai sebuah kesalahpahaman saja," kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Suharso mengaku belum menerima surat yang dilayangkan oleh tiga majelis tersebut dan menurut dia permintaan mundur itu tidak dikenal dalam aturan yang ada di PPP.

"Saya memahaminya sebagai permintaan untuk tabayun, untuk dijelaskan," kata Suharso.

Baca juga: Tiga Pimpinan Majelis PPP Dorong Suharso Monoarfa Mundur, DPP Kedepankan Dialog

Suharso juga mengaku sudah beberapa kali menjelaskan dan meminta maaf kepada internal partai berlambang Kabah tersebut ihwal pernyataannya yang menyinggung "amplop kiai".

"Mungkin cara memberi contohnya enggak pas. Tetapi meski saya memberikan contoh tidak pas, tolong itu dilihat dalam konteksnya, jangan out of context sehingga jadi beda," kata dia.

Sebelumnya, tiga anggota pimpinan majelis DPP PPP mendorong Suharso Monoarfa agar mundur dari kursi ketua umum PPP buntut pernyataannya soal "amplop kiai".

Baca juga: Dilaporkan ke Polisi karena Pernyataan Amplop Kiai, Suharso Monoarfa Buka Suara

Ketiga anggota pimpinan majelis DPP PPP itu adalah KH Mustofa Aqil Siraj sebagai Ketua Majelis Syariah, H Muhammad Mardiono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, dan KH Zarkasih Nur sebagai Ketua Majelis Kehormatan.

Permintaan Suharso untuk mundur itu tertuang dalam surat tertanggal 22 Agustus 2022. Mardiono telah mengonfirmasi surat tersebut.

Hanya saja, Mardiono belum mengetahui siapa yang akan menggantikan Suharso jika benar-benar mengundurkan diri.

"Oh belum sampai situ. Nanti ada mekanismenya sampai di DPP," ucapnya.

Baca juga: Polda Metro Selidiki Laporan terhadap Suharso Monoarfa Terkait Pernyataan Amplop Kiai

Adapun Mardiono dan kawan-kawan menyoroti sejumlah masalah yang menerpa Suharso Monoarfa selama menjabat sebagai ketum PPP.

Misalnya seperti pernyataan Suharso terkait "amplop kiai" yang berujung pada laporan polisi.

Kemudian, ada juga soal elektabilitas PPP yang tak kunjung naik selama kepemimpinan Suharso Monoarfa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com