Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Otorita: Perkembangan IKN "On the Track", Masih Sesuai Jadwal

Kompas.com - 23/08/2022, 18:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, saat ini pembangunan IKN masih sesuai jadwal.

Pemerintah juga segera membuka peluang investasi agar para investor mau bergabung dalam pembangunan awal IKN.

"Jadi sore ini Bapak Presiden dan Bapak Ibu menteri, kita melihat kembali sejauh mana progress dari IKN. Overall progress on track ya, masih sesuai jadwal," ujar Bambang usai mengikuti rapat terbatas soal IKN yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden pada Selasa (23/8/2022).

Pekan depan, kata Bambang, Menteri PUPR akan menandatangani serangkaian kontrak. 

Baca juga: Achmad Hermanto Dardak Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Saat Pulang Kerja Membahas IKN

"Dan tentunya kami juga mulai untuk membuka peluang-peluang investasi, untuk berbagai macam investor baik besar dan kecil, termasuk UMKM juga, untuk nanti berpartisipasi," jelasnya.

Dengan adanya perkembangan ini, Bambang berharap pada 2024 nanti ekosistem kota layak huni sudah dapat terwujud di IKN.

Sehingga tidak hanya bangunan, tetapi suasana perkotaan yang memadai sudah dapat dinikmati masyarakat.

Selain membahas perkembangan pembangunan, rapat terbatas pada Selasa sore juga membicarakan soal insentif.

Pasalnya, kata Bambang, pemerintah telah menyusin Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Insentif yang diprakarsai oleh Kementerian Investasi.

"Insya Allah dalam satu bulan ke depan kita ingin akan ada satu percepatan untuk keluarnya rancangan insentif ini, yang judulnya kira-kira insentif khusus untuk kemudahan berinvestasi di IKN Nusantara," ungkap Bambang.

Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menjelaskan ada tiga poin yang menjadi garis besar PP Insentif.

Ketiganya yakni kemudahan berusaha, perizinan usaha dan fasilitas insentif yang ada di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Batal ke IKN Bulan Ini untuk Groundbreaking

"Kemudahan berusaha itu antara lain mengenai masalah pertanahan. Bagaimana bisa menarik bagi investor maupun bagi masyarakat umum untuk tinggal. Kemudian perizinannya, bagaimana prosesnya ini juga lebih sederhana. Yang ketiga, fasilitas-fasilitas insentif yg ada di Indonesia, di IKN ini harus lebih menarik," jelas Dhony.

"Jadi kalau gravitasi itu nanti akan menjadi sentra gravitasi, episentrum dari pergerakan ekonomi, kira-kira itu visinya. Sekarang baagaimana kita merancang semua aturan yg ada untuk mendukung itu," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com