Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Nilai Tak Semua Warga Harus Vaksinasi Cacar Monyet

Kompas.com - 22/08/2022, 14:16 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman meminta pemerintah untuk menyiapkan vaksin cacar monyet, menyusul sudah terdeteksinya virus tersebut di Tanah Air.

Dicky menuturkan, vaksin tersebut perlu diberikan bagi orang-orang yang suspek setelah kontak langsung dengan penderita dalam jangka dua pekan ke belakang.

"Kontak ini di bawah 2 minggu misalnya, kontak terakhir dengan yang positif monkeypox supaya dia juga tidak mengalami gejala yang berat atau fatal termasuk kemungkinan dia lebih menularkan, itu harus segera divaksin," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/8/2022). 

Baca juga: Sebut Cacar Monyet Lebih Susah Menular, Menkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir

Namun Dicky menuturkan, tidak semua masyarakat perlu mendapat vaksin cacar monyet. Itu karena penularannya jauh berbeda dengan Covid-19.

Penularan cacar monyet bukan lewat udara, tetapi melalui kontak langsung dengan penderita. Saat ini pun, kasus cacar monyet belum akan menyebar seperti pandemi Covid-19.

"Untuk masyarakat, tidak harus vaksinasi. Saat ini belum (harus) vaksinasi," ujarnya.

Dicky bilang, strategi penanganan cacar monyet sama dengan penanganan cacar yang disebabkan oleh infeksi virus variola (smallpox). Vaksinasi hanya diberikan pada orang yang memiliki kontak erat dengan penderita.

"Jadi strategi monkeypox itu sama dengan smallfox. Tidak semua masyarakat divaksinasi. Umumnya adalah yang kasus kontak saja, yang berisiko tinggi. Jadi tidak harus semua dan itu berhasil, efektif," sebutnya.

Sebagai informasi, saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan 10.000 vaksin cacar monyet menyusul ditemukannya kasus cacar monyet pertama di Indonesia.

Sebanyak 10.000 vaksin tersebut akan disalurkan pada penderita cacar monyet dan mereka yang pernah melakukan kontak erat dengan penderita. Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kemenkes, Syahril.

"Ada sekitar 10.000 vaksin kita adakan," ujar Juru Bicara Kemenkes Syahril dalam konferensi pers virtual, Sabtu (20/8/2022).

Baca juga: Menkes Ungkap Ada Jenis Cacar Monyet yang Fatal, Indonesia Termasuk yang Mana?

Adapun proses pengadaan vaksin cacar monyet akan melalui rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sedang dilakukan uji klinis.

Kendati cacar monyet sudah menjadi bencana global, Syahril mengatakan, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) belum memberikan rekomendasi massal.

"Untuk sementara ini WHO belum memberikan rekomendasi vaksinasi massal sebagaimana halnya Covid. Jadi ada 2 atau 3 negara yang sudah melakukan vaksinasi dan kita juga sudah berproses untuk pengadaan," tutur Syahril.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com