[POPULER NASIONAL] Kekuatan Doa Seorang Ibu | Rektor Unila Patok Tarif Suap Ratusan Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdapat sejumlah berita yang menyedot perhatian pada Minggu (21/8/2022).

Salah satunya adalah opini dari mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin terkait dengan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Selain itu, dugaan Rektor Universitas Lampung Karomani yang mematok tarif hingga ratusan juta untuk meluluskan calon mahasiswa dalam seleksi penerimaan mandiri bertengger di posisi kedua berita terpopuler.

1. Kekuatan Doa Seorang Ibu

KEPADA Irjen Pol F Sambo

Mohon Anda menyimak penggalan kisah singkat ini.

Rosti Simanjuntak, wanita paruh baya, berlutut penuh histeris, memeluk peti jenazah putranya, Brigadir Yoshua, jantung hati dan bintang kejoranya.

Ia histeris karena marah menerima kenyataan hidupnya. Putranya sudah terbunuh, ia pun tidak diperkenankan menyaksikan wajah dan sekujur tubuh putranya yang sudah jadi jazad itu. Ia seolah pasrah, tapi ia yakin doanya mengalir ke Yang Di Atas.

“Tuhan, berikan keadilan kepada putraku.”

Doa Rosti terkabul, hanya beberapa minggu setelah itu, keadilan Tuhan sudah menindih Anda bersama istri dan sejumlah orang yang Anda peralat. Jangan pernah remehkan doa seorang ibu.

Ironi, sadis, brutal, dan biadab. Hanya itu yang bisa menggambarkan perilaku Anda. Ironi karena Anda semestinya menegakkan hukum, tetapi justru Anda mempreteli hukum.

Sadis, brutal dan biadab karena Anda membunuh putra Rosti secara tidak beradab. Penuh tipu daya. Surplus dengan kelicikan.

Metode pembunuhan yang Anda lakukan terhadap Joshua, pun melampaui batas-batas akal sehat dan menyata-nyayat hari nurani dan kesadaran kemanusiaan kita. Too much and unforgiven. Cannot be condoned, but to be condemned.

Baca juga: Update Kasus Brigadir J: Peran Putri, Pemecatan Sambo, dan Bunker Uang Rp 900 Miliar di Rumah Pribadi

Dari awal saya tak pernah percaya alibi Anda mengenai soal aktivitas orang dewasa itu. Tidak pernah bawahan memperkosa atasan.

Yang terjadi justru sebaliknya. Anda telah membunuh secara sadis Yoshua, lalu Anda fitnah lagi Joshua yang tidak mampu membela diri lagi. Ini berkaitan dengan kerakusan belaka.

Saya pun teringat, peribahasa orang Sulawesi Selatan: “Ngowa pammulana. Cecceng tengngana. Sappu riwale cappanna.” Awalnya adalah keserakahan. Di tengahnya adalah penumpukan. Lalu berahir dengan kebangkrutan. Anda masuk dalam jeratan falsafah ini. No way out.

Sejak semula saya selalu meyakini, pembunuhan tersebut dilakukan karena Joshua, sebagai ajudan, banyak tahu tentang kerakusan Anda, mengumpul uang-uang secara illegal.

Bukan hanya itu, Joshua juga mungkin banyak paham tentang ke mana uang itu mengalir setelah dikumpul. Pengetahuan tersebut bisa membahayakan dan menjerat Anda dan melibatkan banyak orang.

Maka, membunuh Joshua secara keji, adalah cara terbaik menyelamatkan kejahatan Anda. Satu per satu alibi Anda bersama istri, untuk melindungi kejahatan, rontok dan terbantahkan.

Seiring dengan berjalannya waktu dan mengalirnya doa Rosti tentang keadilan Tuhan pada anaknya, kedok siapa sesungguhnya Anda, kian terbuka.

Baca juga: Polri: Temuan Uang Rp 900 Miliar di Rumah Irjen Ferdy Sambo Tidak Benar

Selubung kehebatan Anda sebagai abdi negara, terkuak dan justru mempermalukan diri Anda sendiri. Juga mempermalukan lembaga kepolisian, institusi yang membesarkan Anda.

Pelajaran buat Polisi

Dari berita-berita yang beredar, jumlah uang yang ditemukan dan ditelusuri sehubungan dengan kasus Sambo di atas, luar biasa. Nyaris melumpuhkan akal waras kita.

Ini terjadi karena Sambo memiliki kekuasaan yang luar biasa melalui posisinya sebagai ketua satgas khusus. Ia bisa merambah ke mana-mana, terutama sektor perjudian dan narkotika.

Lord Acton sangat benar: “Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.”

Kewenangan inilah yang membutakan nurani Sambo. Sayup-sayup saya dengar, posisi yang sangat super itu, membuat kalangan internal polisi sendiri, para kolega dan senior Sambo, sangat gerah, dan sudah bisik berbisik negatif tentang Sambo.

Satuan-satuan tugas khusus yang bertebaran di berbagai lembaga negara, termasuk polisi, memang rentan disalahgunakan karena sulit dikontrol. Pemegang kekuasaan dalam satuan-satuan tugas khusus itu, selalu melindungi diri dengan dalil kekhususan.

Siapa pun yang diberi kewenangan dalam satuan tugas khusus, pasti memang cenderung berbuat dan berperilaku menyimpang lantaran kekhususan tersebut.

Pemegang amanah satuan tugas khusus merasa superior. Karena itu, cenderung menerabas dan merambah kian ke mari. Orang menyebut perilaku seperti ini sebagai excessive power (berlebihan).

Baca juga: Peran Putri Candrawathi dalam Penembakan Brigadir J: Turuti Skenario Sambo dan Siapkan Uang Tutup Mulut

Saya sangat hormat kepada Komaruddin Simanjuntak, yang sedari awal, gigih membongkar tuntas kasus ini. Beruntung juga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan kecekatan tinggi, berihtiar membuka kasus ini seterang-terangnya.

Kita tahu semua, belum pernah kita memiliki skandal dalam tubuh polisi, sedahsyat dengan kasus Sambo ini. Sudah lebih 80 orang anggota polisi yang ditengarai terlibat. Luar biasa kan?

Saya membayangkan dan mengharapkan, kasus uang-uang yang tersebut, sebaiknya tidak ditangani oleh Lembaga kepolisian. Ada baiknya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aturan main memang menegaskan bahwa kasus yang sudah mulai ditangani oleh lembaga penegakan hukum, KPK tidak perlu turun tangan menanganinya lagi. Namun, bila penegak hukum yang menangani kasus tersebut mau menyerahkannya kepada KPK, bisa saja.

Ini tergantung kebijakan dan keputusan lembaga penegak hukum tersebut. Maka, untuk menghindari sak wasangka dan meminimalkan kecambah fitnah, ada baiknya lembaga kepolisian menyerahkan masalah uang-uang yang ditengarai berkaitan dengan Sambo itu, kepada KPK.

Masalahnya, besar kemungkinan, uang-uang yang dikumpulkan Sambo atau timnya itu, bukan sekedar ditumpuk untuk kepentingan diri mereka semata. Bisa saja mengalir ke mana-mana.

Desas desus aliran-aliran uang itu bisa kian memperburuk citra lembaga kepolisian. Selain menepis kemungkinan kecurigaan dan fitnah itu, menyerahkan kasus uang tersebut ke KPK, bisa meringankan beban kepolisian.

Apalagi, tetangkel kasus pidana pembunuhan Joshua an sich, sangat menggurita. Kepolisian sebaiknya memfokuskan diri saja menanagani kasus pembunuhan tersebut.

Baca juga: Peran Istri Ferdy Sambo dan 4 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Jangan ada teka teki yang berkepanjangan. Doa Ibu Rosti Simanjuntak, patut kita takuti semua.

Saya tiba-tiba teringat bait lagu Broery Pesolima: bersama Dewi Yul: “Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.”

2. Rektor Unila Pasang Tarif Rp 100-350 Juta untuk Luluskan Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Rektor Universitas Lampung Karomani saat hendak dibawa ke rumah tahanan (Rutan) Komisi Pmberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka suap terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, Minggu (21/8/2022)

Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani diduga mematok tarif Rp 100 juta hingga Rp 350 juta untuk meluluskan calon mahasiswa baru tahun 2022 yang mengikuti seleksi jalur mandiri di kampusnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan tarif Rp 100 juta merupakan jumlah minimal untuk meluluskan calon mahasiswa tersebut.

“Nominal uang yang disepakati antara pihak KRM diduga jumlahnya bervariasi, dengan kisaran minimal Rp 100 juta sampai Rp 350 juta untuk setiap orangtua peserta seleksi yang ingin diluluskan,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (21/8/2022).

Ghufron mengatakan kasus ini bermula saat universitas negeri di Lampung itu membuka Seleksi Mandiri Masuk Unila (Simanila) tahun akademik 2022.

Baca juga: KPK Sita Rp 1,8 M dari Rekening Ketua Senat Unila

Sebagai rektor, Karomani berwenang mengatur mekanisme seleksi tersebut. Guru Besar Ilmu Komunikasi itu diduga aktif menentukan mahasiswa yang lulus Simanila.

Karomani memerintahkan bawahannya, Wakil Rektor I Bidang Akademik Heryandi dan Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila bernama Budi Sutomo untuk menyeleksi calon mahasiswa baru yang lulus secara personal.

Proses ini juga melibatkan Ketua Senat Unila Muhammad Basri.

Seleksi tersebut berkaitan dengan kesanggupan orangtua calon mahasiswa yang ingin lulus Simanila. Uang tersebut di luar pembayaran resmi yang telah ditentukan pihak kampus.

“Karomani juga diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk Heryandi, Muhammad Basri dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua,” kata Ghufron.

Baca juga: Heran Rektor Unila Kena OTT KPK, Kemendikbud: Jangan Sekali-kali di Lingkungan Perguruan Tinggi

Selain kepada tiga orang tersebut, Karomani juga memerintahkan salah seorang dosen bernama Mualimin untuk ikut mengumpulkan uang dari orangtua calon mahasiswa.

Pembayaran dilakukan setelah calon mahasiswa baru tersebut dinyatakan lulus berkat bantuan Karomani.