Dr Kurniasih Mufidayati
Anggota DPR-RI

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota DPR RI dan dosen.

Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat: Kesehatan dan Ketenagakerjaan Sebagai Pondasi

Kompas.com - 19/08/2022, 17:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PANDEMI Covid 19 yang telah memasuki tahun ketiga melanda Indonesia telah mengguncang sistem kesehatan nasional.

Wabah yang terlambat diantisipasi dengan baik telah menyebabkan Indonesia mengalami tiga kali puncak gelombang pandemi.

Puncak gelombang kedua akibat varian delta bahkan telah membuat sistem kesehatan nyaris kolaps dan menimbulkan korban jiwa yang cukup besar.

Sampai 15 Agustus 2022, jumlah yang terkonfirmasi mencapai 6.286.362 orang dan korban meninggal dunia mencapai 157,252 orang dan masih terdapat 52.181 kasus aktif Covid-19 di Indonesia.

Pandemi covid-19 tidak hanya menimbulkan korban jiwa maupun pasien yang harus menjalani perawatan medis maupun idolasi mandiri, tapi juga menimbulkan dampak yang besar terhadap tatanan sosial ekonomi maupun ketahanan sistem kesehatan kita.

Riset yang dilakukan UNICEF, UNDP, Prospera dan SMERU menunjukkan bahwa keluarga Indonesia menghadapi berbagai tantangan akibat pandemi Covid-19, mulai dari guncangan ekonomi, kerawanan pangan, terhambatnya akses ke layanan kesehatan sampai munculnya tekanan psikologis.

Sekitar 75 persen rumah tangga yang memiliki anak mengalami penurunan pendapatan dan menjadi rawan miskin.

Tantangan pemulihan sistem kesehatan

Sistem kesehatan mengalami pukulan yang paling besar akibat pandemi Covid-19. Pengandalian pandemi Covid 19 setidaknya melibatkan tujuh komponen, yaitu koordinasi, surveilansi, deteksi, pelayanan kesehatan, logistik, sumber daya manusia (SDM), infomasi dan komunikasi.

Peningkatan kasus yang cepat dan munculnya gelombang pandemi membuat daya tahan beberapa komponen mengalami penurunan seperti logistik (APD, obat, perlengkapan pendukung) yang tidak mencukupi kebutuhan, surveilans (tracing) yang tidak maksimal, SDM yang semakin dirasakan kurang, apalagi tidak sedikit tenaga medis yang berguguran dalam tugas penanganan pandemi.

Pelayanan kesehatan juga mengalami hambatan ketika beberapa fasilitas kesehatan harus tutup sementara akibat tenaga medis terpapar Covid 19.

Posyandu mulai terhenti kegiatannya saat kasus Covid 19 mulai meningkat, yang menyebabkan pemantauan kesehatan ibu dan anak menjadi berkurang.

Ketahanan sistem kesehatan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kapasitas pelaku kesehatan, institusi dan masyarakat untuk mempersiapkan dan merespons krisis secara efektif dan mempertahankan fungsi inti kesehatan saat krisis terjadi.

Sistem kesehatan kita yang tidak siap plus kegamangan dalam mengambil kebijakan menghadapi pandemi covid 19 lalu menyebabkan penyebaran SARS-Cov2 menjadi begitu cepat di Indonesia.

Akibatnya saat gelombang pandemi mencapai puncaknya beberapa layanan kesehatan mengalami kolaps.

Posyandu dan Posbindu yang melayani pemantauan kesehatan bayi, balita dan ibu hamil sempat terhenti. Demikian juga pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas dan rumah sakit.

WHO memang telah membuat alat evaluasi eksternal bersama (Joint External Evaluation/JEE) sejak 2016 untuk menilai kemampuan untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Meskipun demikian, fasilitas kesehatan tetap rentann terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Kondisi yang terjadi saat pandemi covid-19 menunjukkan masih lemahnya kita dalam melakukan pencegahan, deteksi dan tanggap darurat menghadapi wabah yang berakibat tingginya angka kasus maupun korban meninggal dunia.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk kembali melakukan penilaian kemampuan menghadapi kondisi darurat kesehatan masyarakat.

Perlu dipertanyakan juga apakah Indonesia sudah mengembangkan rencana aksi untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam indikator JEE.

Upaya untuk mempercepat pengendalian pandemi dan dampaknya yang masih berlangsung hingga saat ini memerlukan penguatan/reformasi sistem kesehatan masyarakat.

Penanganan pandemi tidak cukup hanya dengan memperbesar cakupan vaksinasi dan angka positive rate maupun fatality rate yang bisa dikendalikan, namun hal yang lebih besar adalah bagaimana sistem kesehatan kita sudah dipulihkan dan memiliki ketahanan yang lebih kuat.

Sejauh ini belum terlihat kebijakan maupun langkah yang jelas dalam memulihkan ketahanan sistem kesehatan kita. Pandemi seperti dianggap sudah selesai namun ketahanan sistem kesehatan tidak dipulihkan.

Penguatan sistem kesehatan nasional dalam Health Sectir Review (HSR) dilakukan dengan fokus pada penguatan pelayanan kesehatan dalam menghadapi penduduk yang semakin menua dan bonus demografi, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB), perbaikan gizi, pengendalian penyakit menular dan penyakit infeksi baru serta pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risiko.

Ruang lingkup penguatan sistem kesehatan, penguatan pengawasan obat dan makanan, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta penguatan tata kelola dan sistem informasi kesehatan.

Reformasi sistem kesehatan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai dampak dari pandemi tidak boleh mengabaikan komponen sistem kesehatan nasional ini. Penguatan sistem kesehatan nasional menjadi salah satu kunci dalam pemulihan negeri.

Membagkitkan pasar tenaga kerja lokal

Pandemi covid 19 juga telah memberikan dampak yang besar terhadap angkatan kerja dan pengangguran.

Enam bulan pertama pandemi, Kementerian Tenaga Kerja melansir data 29 juta penduduk usia kerja yang terdampak Covid 19 dan menambah pengangguran sebanyak 9,77 juta orang.

Kontribusi peningkatan pengangguran terbesar di kawasan Asia dan Pasifik terutama berasal dari kelompok pekerja informal yang terdiri dari jutaan pekerja berketerampilan rendah dengan upah rendah.

BPS juga melansir data empat komponen kelompok penduduk usia kerja yang terdampak Covid 19, yaitu:

  1. Pengangguran akibat covid-19
  2. Pengangguran bukan angkatan kerja akibat Covid-19
  3. Tidak bekerja sementara karena Covid-19 
  4. Pekerja yang mengalami pemotongan jam kerjanya akibat Covid-19

Hal yang cukup mengkhawatirkan adalah pandemi Covid 19 telah meningkatkan jumlah pengangguran usia muda.

Katadata melansir data yang menunjukkan bahwa 960.000 orang yang masih menganggur akibat Covid-19 sampai pertengahan 2022, sebesar 40 persennya berusia 15-24 tahun.

Jumlah ini sebetulnya sudah menurun dibanding saat enam bulan pertama Covid-19 di mana jumlah yang menganggur akibat pandemi mencapai 2,56 juta orang.

Alih-alih menikmati bonus demografi, kita justru dihadapkan pada ancaman peningkatan pengangguran di usia produktif. Tentu hal ini tidak boleh disepelekan, karena angkatan kerja akan terus bertambah.

Pemerintah melakukan serangkaian upaya untuk pemulihan ekonomi khususnya untuk mengatasi peningkatan pengangguran akibat covid-19.

Upaya tersebut di antaranya melalui paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha, insentif pajak penghasilan bagi pekerja, jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal, program Kartu Prakerja, perluasan program industri padat karya, dan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia.

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah juga ingin melakukan reformasi di sektor ketenagakerjaan dengan mempermudah masuknya investasi, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja.

Namun sejauh mana upaya-upaya ini cukup efektif dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan yang terdampak akibat pandemi? Sejauh mana UU Cipta kerja telah meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal?

Sejauh mana program Kartu Prakerja telah memberikan bekal yang baik untuk menyiapkan tenaga kerja di bursa lapangan kerja yang tersedia?

Dalam setahun lebih pelaksanaanya, Kartu Prakerja justru menimbulkan banyak permasalahan dibanding keberhasilan dan efektivitas program dalam menyiapkan tenaga kerja berkualitas.

Program ini bahkan lebih mendekati bantuan sosial daripada penyiapan tenaga kerja secara efektif, terutama sejak pandemi Covid-19 berlangsung.

Banyak pelatihan kerja yang tidak sesuai dengan harapan maupun tidak tepat sasaran. Padahal jika program ini dikembalikan seperti tujuan awalnya, yaitu meningkatkan jumlah sumber daya manusia unggul sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta meningkatkan keterampilan, agar bisa mendapatkan pekerjaan atau menjadi wirausahawan, tentu akan lebih baik.

Pemerintah mengakui bahwa telah terjadi pergeseran fokus dari program ini karena tidak lagi sampai pada penyaluran tenaga kerja.

Pemerintah perlu mengembalikan lagi tujuan utama dari program Kartu Prakerja agar anggaran besar yang digelontorkan tidak sia-sia.

Penyiapan tenaga kerja terampil maupun calon-calon wirausaha perlu diutamakan agar sejalan dengan kebijakan di level makro ekonomi dan penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif di berbagai skala dan sektor.

Kemudahan investasi dan usaha juga harus diprioritaskan pada kegiatan usaha yang menyerap tenaga kerja lokal termasuk dengan mendorong tumbuhnya banyak wirausaha.

Kebijakan komprehensif dan terintegrasi

Upaya pemulihan dari pandemi memerlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi agar betul-betul bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.

Pemulihan sektor kesehatan harus menjadi salah satu pilar penting pemulihan melalui penguatan kembali sistem kesehatan nasional sehingga kita lebih tangguh dalam menghadapi situasi darurat kesehatan.

Pemulihan dan penguatan kembali kesehatan ibu dan anak termasuk mengejar ketertinggalan dalam penanganan stunting juga harus menjadi bagian penting dalam penguatan sistem kesehatan nasional karena menyangkut penyiapan generasi mendatang.

Pemulihan sektor kesehatan juga harus diarahkan pada penguatan kemandirian di sektor kesehatan dari sisi penyiapan SDM kesehatan berkualitas, pelayanan rumah sakit yang baik, penguatan industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri.

Momentum pemulihan juga harus menyentuh penelitian dan pengembangan vaksin di dalam negeri agar ketergantungan pada vaksin impor yang menguras anggaran besar, tidak terjadi lagi.

Belajar dari pandemi lalu, sektor kesehatan harus menjadi pondasi penting dalam pemulihan pada sektor-sektor lainnya dan kebangkitan ekonomi Indonesia.

Pengurangan anggaran kesehatan dari Rp 256 trilun dalam APBN 2022 menjadi diperkirakan sekitar Rp 156 triliun dalam RAPBN 2023 dengan meredanya pandemi diharapkan tidak membuat penguatan sistem ketahanan nasional diabaikan.

Selanjutnya, pemulihan juga dilakukan pada sektor ketenagakerjaan, dengan prioritas pada penanganan pengangguran akibat pandemi, membangkitkan lagi UMKM dan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja lokal yang tinggi dengan dukungan insentif dan iklim usaha lebih baik.

Demikian pula dengan pekerja migran yang perlu dipulihkan lagi melalui diplomasi ekonomi dan memperbanyak Memorandum of Understanding (MoU) dengan negara-negara yang menjadi tujuan pengiriman PMI serta memperbaiki tata kelola pengiriman PMI ke luar negeri sejak dari pra pemberangkatan serta memperkuat perlindungan terhadap PMI dalam pemenuhan hak-haknya.

Dirgahayu RI ke-77. Kesehatan nasional pulih dan tangguh, tenaga kerja lokal bangkit dan berdaya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Nasional
Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

Nasional
Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Nasional
Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasional
UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

Nasional
Demokrat Janji Beri 'Effort' 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Demokrat Janji Beri "Effort" 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Nasional
PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

Nasional
Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Nasional
77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

Nasional
Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Nasional
Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.