Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat: Kesehatan dan Ketenagakerjaan Sebagai Pondasi

Sejauh mana program Kartu Prakerja telah memberikan bekal yang baik untuk menyiapkan tenaga kerja di bursa lapangan kerja yang tersedia?

Dalam setahun lebih pelaksanaanya, Kartu Prakerja justru menimbulkan banyak permasalahan dibanding keberhasilan dan efektivitas program dalam menyiapkan tenaga kerja berkualitas.

Program ini bahkan lebih mendekati bantuan sosial daripada penyiapan tenaga kerja secara efektif, terutama sejak pandemi Covid-19 berlangsung.

Banyak pelatihan kerja yang tidak sesuai dengan harapan maupun tidak tepat sasaran. Padahal jika program ini dikembalikan seperti tujuan awalnya, yaitu meningkatkan jumlah sumber daya manusia unggul sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta meningkatkan keterampilan, agar bisa mendapatkan pekerjaan atau menjadi wirausahawan, tentu akan lebih baik.

Pemerintah mengakui bahwa telah terjadi pergeseran fokus dari program ini karena tidak lagi sampai pada penyaluran tenaga kerja.

Pemerintah perlu mengembalikan lagi tujuan utama dari program Kartu Prakerja agar anggaran besar yang digelontorkan tidak sia-sia.

Penyiapan tenaga kerja terampil maupun calon-calon wirausaha perlu diutamakan agar sejalan dengan kebijakan di level makro ekonomi dan penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif di berbagai skala dan sektor.

Kemudahan investasi dan usaha juga harus diprioritaskan pada kegiatan usaha yang menyerap tenaga kerja lokal termasuk dengan mendorong tumbuhnya banyak wirausaha.

Kebijakan komprehensif dan terintegrasi

Upaya pemulihan dari pandemi memerlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi agar betul-betul bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.

Pemulihan sektor kesehatan harus menjadi salah satu pilar penting pemulihan melalui penguatan kembali sistem kesehatan nasional sehingga kita lebih tangguh dalam menghadapi situasi darurat kesehatan.

Pemulihan dan penguatan kembali kesehatan ibu dan anak termasuk mengejar ketertinggalan dalam penanganan stunting juga harus menjadi bagian penting dalam penguatan sistem kesehatan nasional karena menyangkut penyiapan generasi mendatang.

Pemulihan sektor kesehatan juga harus diarahkan pada penguatan kemandirian di sektor kesehatan dari sisi penyiapan SDM kesehatan berkualitas, pelayanan rumah sakit yang baik, penguatan industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri.

Momentum pemulihan juga harus menyentuh penelitian dan pengembangan vaksin di dalam negeri agar ketergantungan pada vaksin impor yang menguras anggaran besar, tidak terjadi lagi.

Belajar dari pandemi lalu, sektor kesehatan harus menjadi pondasi penting dalam pemulihan pada sektor-sektor lainnya dan kebangkitan ekonomi Indonesia.

Pengurangan anggaran kesehatan dari Rp 256 trilun dalam APBN 2022 menjadi diperkirakan sekitar Rp 156 triliun dalam RAPBN 2023 dengan meredanya pandemi diharapkan tidak membuat penguatan sistem ketahanan nasional diabaikan.

Selanjutnya, pemulihan juga dilakukan pada sektor ketenagakerjaan, dengan prioritas pada penanganan pengangguran akibat pandemi, membangkitkan lagi UMKM dan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja lokal yang tinggi dengan dukungan insentif dan iklim usaha lebih baik.

Demikian pula dengan pekerja migran yang perlu dipulihkan lagi melalui diplomasi ekonomi dan memperbanyak Memorandum of Understanding (MoU) dengan negara-negara yang menjadi tujuan pengiriman PMI serta memperbaiki tata kelola pengiriman PMI ke luar negeri sejak dari pra pemberangkatan serta memperkuat perlindungan terhadap PMI dalam pemenuhan hak-haknya.

Dirgahayu RI ke-77. Kesehatan nasional pulih dan tangguh, tenaga kerja lokal bangkit dan berdaya.