Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/08/2022, 15:48 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi sudah diperiksa oleh tim khusus (timsus) bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

"Sudah diperiksa," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Dedi Prasetyo saat ditemui di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2022).

Dedi menyampaikan, Putri Candrawathi diperiksa timsus pada pekan ini, antara hari Senin (15/8/2022) atau Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Dedi menyebut, Putri diperiksa sebagai saksi.

"Besok disampaikan hasilnya. Oleh timsus," ucap dia.

Penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J terus berjalan dan tampak mulai mengarah kepada istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Kecurigaan tentang apa peran Putri dalam perkara itu mulai mencuat setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menghentikan laporan kasus dugaan pelecehan seksual dan ancaman pembunuhan kepada Putri yang diduga dilakukan oleh Brigadir J.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan, dari hasil pendalaman, penyidik memutuskan menghentikan laporan kasus dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J kepada istri Ferdy Sambo.

Mereka juga menghentikan laporan percobaan pembunuhan terhadap Bharada Richard Eliezer (Bharada E) dengan pelaku Brigadir J.

Baca juga: Giliran Istri Ferdy Sambo Dibidik di Kasus Pembunuhan Brigadir J...

Andi menyatakan, dua kasus tersebut tidak terbukti kebenarannya sehingga pengusutan terhadap dua laporan dihentikan.

“Berdasarkan hasil gelar perkara tadi perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana,” kata Andi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/8/2022).

"Kita anggap dua laporan polisi ini menjadi satu bagian yang masuk dalam kategori obstruction of justice. Ini bagian dari upaya untuk menghalangi-halangi pengungkapan dari kasus 340 (pembunuhan berencana)," ujar Andi.

Andi mengatakan, semua penyidik yang menangani dua laporan polisi tersebut akan diperiksa oleh Inspektorat Khusus (Itsus).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Nasional
Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Nasional
Jokowi: 'Insya Allah' 'Smelter' PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Jokowi: "Insya Allah" "Smelter" PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Nasional
Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Nasional
Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Nasional
Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Nasional
Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Nasional
Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

Nasional
Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Nasional
Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Nasional
Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com