Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Kompas.com - 18/08/2022, 07:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, masyarakat hendaknya meninggalkan fanatisme membabi buta terhadap calon presiden jagoannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Tidak usahlah kita terlalu (fanatik). Fanatisme membabi buta harus mulai kita tinggalkan, kita harus mulai demokrasi gagasan, demokrasi ide," kata Jokowi dikutip dari Kompas.id, Kamis (18/8/2022).

Jokowi mengaku heran mengapa masyarakat begitu fanatik terhadap kandidat yang mereka dukung dalam setiap kontestasi pemilihan umum, baik tingkat nasional maupun daerah.

Menurut dia, masyarakat mesti semakin menyadari pentingnya kebersamaan dan persaudaraan supaya perpecahan yang ada segera hilang setelah pemilu rampung.

Baca juga: Jokowi: Reshuffle Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Ia berkaca dari pengalamannya mengikuti Pemilihan Presiden 2019 saat bersaing dengan Prabowo Subianto yang pada akhirnya justru menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"(Ketika pilpres) saya dengan Mas Prabowo (Prabowo Subianto), ramainya kayak apa pada tahun 2019. Kelihatannya ada keterbelahan, (tapi sebenarnya) nggak ada. Kita ini ketemu-ketemu juga, dan akhirnya kita membangun negara bersama-sama," kata Jokowi.

Mantan wali kota Solo ini pun berpesan agar demokrasi gagasan dan ide harus dikedepankan.

Ia mengatakan, para kandidat semestinya menyampaikan gagasan untuk memperbaiki kotanya, kabupatennya, provinsinya, maupun negara.

Baca juga: Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat Endorse Jokowi pada Pilpres 2024?

"Mestinya diarahkan ke sana. Kemudian kampanye-kampanye juga mulai menggunakan video conference, menggunakan (teknologi) digital sehingga kualitas demokrasi kita akan semakin baik. Itu yang kita inginkan," ujar Jokowi.

Dalam Sidang Tahunan MPR pada Selasa (16/8/2022) lalu, Jokowi juga berpesan agar tidak ada lagi politik identitas dan politisasi agama di Pemilu 2024 mendatang.

"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial," kata Jokowi saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8/2022).

"Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com