Salin Artikel

Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

"Tidak usahlah kita terlalu (fanatik). Fanatisme membabi buta harus mulai kita tinggalkan, kita harus mulai demokrasi gagasan, demokrasi ide," kata Jokowi dikutip dari Kompas.id, Kamis (18/8/2022).

Jokowi mengaku heran mengapa masyarakat begitu fanatik terhadap kandidat yang mereka dukung dalam setiap kontestasi pemilihan umum, baik tingkat nasional maupun daerah.

Menurut dia, masyarakat mesti semakin menyadari pentingnya kebersamaan dan persaudaraan supaya perpecahan yang ada segera hilang setelah pemilu rampung.

Ia berkaca dari pengalamannya mengikuti Pemilihan Presiden 2019 saat bersaing dengan Prabowo Subianto yang pada akhirnya justru menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"(Ketika pilpres) saya dengan Mas Prabowo (Prabowo Subianto), ramainya kayak apa pada tahun 2019. Kelihatannya ada keterbelahan, (tapi sebenarnya) nggak ada. Kita ini ketemu-ketemu juga, dan akhirnya kita membangun negara bersama-sama," kata Jokowi.

Mantan wali kota Solo ini pun berpesan agar demokrasi gagasan dan ide harus dikedepankan.

Ia mengatakan, para kandidat semestinya menyampaikan gagasan untuk memperbaiki kotanya, kabupatennya, provinsinya, maupun negara.

"Mestinya diarahkan ke sana. Kemudian kampanye-kampanye juga mulai menggunakan video conference, menggunakan (teknologi) digital sehingga kualitas demokrasi kita akan semakin baik. Itu yang kita inginkan," ujar Jokowi.

Dalam Sidang Tahunan MPR pada Selasa (16/8/2022) lalu, Jokowi juga berpesan agar tidak ada lagi politik identitas dan politisasi agama di Pemilu 2024 mendatang.

"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial," kata Jokowi saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8/2022).

"Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat," sambungnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/18/07063381/soal-pilpres-jokowi-tidak-usah-terlalu-fanatik-fanatisme-membabi-buta-harus

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke