Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/08/2022, 18:32 WIB
Nada Zeitalini Arani,
Aditya Mulyawan

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Indonesia berencana memperluas landas kontinen seluas 657.886,6 kilometer persegi atau setara dengan 1,5 kali Pulau Sumatera. Perluasan tersebut berpotensi menjadi ladang cadangan sumber daya minyak dan gas (migas) serta mineral Indonesia di masa mendatang.

Untuk mendukung rencana tersebut, Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen di Luar 200 Mil Laut dan Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Muhammad Koba menyerahkan dokumen submisi klaim perluasan landas kontinen untuk area selatan pulau Jawa hingga Nusa Tenggara ke Markas Besar PBB, New York, Kamis (11/8/2022).

Dokumen itu, berisi bukti bahwa dasar laut Roo Rise merupakan kelanjutan alami dari landas kontinen Indonesia. Atas dasar itu, Indonesia memiliki hak atas area seluas 245.711 kilometer persegi.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, setiap negara pantai dapat memperluas landas kontinen hingga 350 mil laut di luar 200 mil laut jika dapat membuktikan adanya keberlanjutan alamiah dari landas kontinennya.

Baca juga: 3 Batas Laut Indonesia: Laut Teritorial, Batas Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Sebagai informasi, submisi area selatan Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara ini merupakan terluas dari tiga submisi landas kontinen sebelumnya.

Pertama, Indonesia mendapatkan persetujuan rekomendasi perluasan landas kontinen seluas 4.209 kilometer persegi di barat Aceh pada 2011.

Kedua, Indonesia menyampaikan submisi untuk area utara Papua seluas 196.568,9 kilometer persegi pada 2019.

Ketiga, Indonesia melakukan submisi di area barat daya Sumatera seluas 211.397,7 kilometer persegi pada 2020.

Pada kesempatan itu, Indonesia yang diwakili Deputi Bidang Informasi Geospasial (BIG) Mohamad Arief Syafii juga mempresentasikan bukti submisi perluasan landas kontinen di barat daya Sumatera yang disampaikan pada 2020.

Presentasi tersebut menunjukkan bahwa area dasar laut di sekitar Investigator Fracture Zone (IFZ) dan Wharton Fossil Ridge merupakan kepanjangan alamiah landas kontinen dari Sumatera. Maka, Indonesia berhak memperluas landas kontinennya sampai 211.397,7 kilometer persegi.

Presentasi pembuktian submisi perluasan landas kontinen Indonesia pun menjadi bukti keahlian sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam mengolah data kelautan. Sebab, dalam hal ini, Tim Nasional Indonesia mengandalkan pakar dan tenaga dalam negeri, meski disediakan tenaga asing dari Komisi Batas Landas Kontinen PBB.

Baca juga: Hasrat “Perluasan Wilayah” Melalui RUU Landas Kontinen

Menanggapi hal tersebut, Kepala BIG Muhammad Aris Marfai mengatakan bahwa pihaknya sebagai lembaga penyelenggara informasi geospasial (IG) di Indonesia terus mengembangkan kemampuan SDM di bidang IG.

“BIG terus mendampingi dan mendukung survei landas kontinen yang dilaksanakan. Penambahan luas landas kontinen akan menjadi cadangan potensi sumber daya alam di masa mendatang,” ujar Aris dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (16/8/2022).

Sebagai informasi, Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves).

Adapun lembaga yang tergabung sebagai anggota tim tersebut, antara lain Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), serta Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com