Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Ruang Politik Ganjar Pranowo di Antara Partai-partai

Kompas.com - 15/08/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DINAMIKA politik nasional sampai hari ini memang belum final, terutama pada masa rentang waktu pendaftaran partai-partai politik peserta Pemilu 2024 belakangan ini.

Namun sinyal-sinyal pengelompokan politik berdasarkan embrio pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah cukup jelas terlihat.

Di saat pendaftaran minggu lalu, Gerindra dan PKB dengan gamblang memperlihatkan kemesraannya sebagai pertanda bahwa Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sedang menjajaki rencana ‘pernikahan politik’ pada kenduri elektoral 2024 nanti.

Begitu pula dengan Koalisi Indonesia Baru (KIB). Pada Rabu (10/8), koalisi KIB terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum(KPU) bersamaan, pun dengan pertunjukan politik yang senada dengan Gerindra-PKB.

Sementara pemandangan berbeda datang dari Partai Demokrat, Nasdem dan PKS, yang mendaftar pada hari yang tidak bersamaan.

Nasdem dan PKS mendaftar hari pertama, 1 Agustus 2022, pada hari yang sama dengan pendaftaran PDIP, sang partai pemenang pemilu tahun 2019 lalu.

Sementara Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru mendaftar tanggal 5 Agustus 2022.

Apakah hal tersebut pertanda yang menyimbolkan sesuatu, sebut saja misalnya bahwa Partai Demokrat masih belum menentukan kawan politik, atau hanya sekadar perbedaan hari semata, hanya AHY dan Demokrat yang benar-benar mengetahuinya. Atau boleh jadi memang sama sekali tidak bermakna apa-apa.

Karena persamaan hari pendaftaran PKS dan Nasdem dengan PDIP pun belum tentu menyimbolkan bahwa ketiga partai tersebut masih sangat terbuka untuk berjalan bersama di Pemilihan Umum 2024 nanti.

Bahkan PDIP beberapa waktu lalu pernah sesumbar menyatakan tidak akan berkoalisi dengan PKS.

Apalagi, Anies Baswedan, bakal calon presiden yang acapkali digadang-gadang sebagai bakal calon dari Partai Nasdem dan PKS, tentu akan sangat sulit dipertemukan dengan bakal calon potensial besutan PDIP, yakni Puan Maharani.

Dan yang tak terlupakan, Surya Paloh bahkan pernah menawarkan duet Anies-Ganjar Pranowo atau sebaliknya kepada Megawati Soekarnoputri, yang tentu saja membuat PDIP gerah kepada bos Partai Nasdem tersebut.

Dari pengelompokan partai-partai besar yang telah mendaftar tersebut, kita belum menemukan gerbong yang benar-benar jelas untuk mengusung Ganjar Pranowo ke pentas pencalonan presiden, jika ternyata kemudian PDIP justru memilih Puan Maharani sebagai capres resmi.

Gerindra dan PKB nampaknya sudah menggadang-gadang kandidatnya. Nasdem dam PKS pun sudah hampir final dengan Anies.

Sementara KIB dengan nama Airlangga nampaknya masih fleksibel. Tapi kendati demikian, KIB secara terbuka telah mengedepankan nama Airlangga Hartarto.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com