Kompas.com - 11/08/2022, 10:06 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong polisi agar dapat segera menangkap delapan terduga pelaku kekerasan seksual di Bogor.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar meminta aparat penegak hukum bisa memproses para pelaku kekerasan seksual dengan hukum yang berlaku untuk menegakkan keadilan.

Adapun delapan pelaku tersebut telah dilaporkan ke Polres Bogor dengan dugaan melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap seorang anak perempuan (ARW) usia 14 tahun. Hingga kini, belum ada penahanan pelaku.

Baca juga: Polda Metro Periksa Pemimpin dan Kepsek Ponpes di Depok Terkait Pemerkosaan Santriwati

“Polisi telah menerima laporan dan kasus ini pun sudah tahap penyidikan, namun belum ada penahanan terhadap terlapor,” kata Nahar dalam siaran pers, Kamis (11/8/2022).

Nahar mengungkapkan, delapan terduga pelaku adalah teman sebaya korban. Pelaku melakukan kekerasan seksual dibawah pengaruh minuman keras dan korban juga dipaksa untuk minum minuman keras hingga mabuk.

Nahar mengatakan, peristiwa itu telah membuat korban trauma hingga berhenti sekolah. Kasus ini juga terungkap pada Desember 2021 melalui koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

“UPTD PPA Kabupaten Bogor sudah menerima pengaduan kasus ini dari orang tua korban pada 30 Maret 2022 dan kemudian melakukan pendampingan terhadap korban berupa pemeriksaan psikologis, konseling dan terapi oleh psikolog UPTD PPA,” jelas Nahar.

Lebih lanjut kata Nahar, Kementerian PPPA berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Bogor untuk memantau keadaan korban dan juga terkait proses hukum.

Baca juga: Dinas Lingkungan Hidup DKI Pecat Petugas Kebersihan yang Jadi Tersangka Pemerkosaan

Dia mendorong masyarakat berani secepatnya melaporkan setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak agar penanganan kasus secara hukum dapat segera dilakukan.

“Semakin cepat kasus-kasus kekerasan terungkap, maka penegakan hukum dapat segera dilakukan dan pemulihan korban dapat segera ditangani,” tutur Nahar.

Menurut Nahar, para tersangka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Enggan Komentari Pencapresan Anies: Semua Masih Dalam Situasi Duka

Puan Enggan Komentari Pencapresan Anies: Semua Masih Dalam Situasi Duka

Nasional
Perdami: Kebutaan di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Perdami: Kebutaan di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Nasional
Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Hillary Brigitta: Dia Tiba-tiba 'Bully' dan Memaki

Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Hillary Brigitta: Dia Tiba-tiba "Bully" dan Memaki

Nasional
Ini Kata Kemenkes Soal Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Ini Kata Kemenkes Soal Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Mentan: Stok Beras RI Masih 10 Juta Ton

Mentan: Stok Beras RI Masih 10 Juta Ton

Nasional
Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Nasional
Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Nasional
PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

Nasional
Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Nasional
Anies dan Ganjar Dideklarasikan Jadi Capres, Pengamat Yakin Ada 3 Poros pada Pilpres 2024

Anies dan Ganjar Dideklarasikan Jadi Capres, Pengamat Yakin Ada 3 Poros pada Pilpres 2024

Nasional
10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan

10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
29 Aktivis, Pakar Hukum, dan Tokoh Publik Temui Mahfud MD, Ada Apa?

29 Aktivis, Pakar Hukum, dan Tokoh Publik Temui Mahfud MD, Ada Apa?

Nasional
Hakim Aswanto Dicopot DPR, Jokowi Didesak Tak Teken Keppres

Hakim Aswanto Dicopot DPR, Jokowi Didesak Tak Teken Keppres

Nasional
Kasus Hakim Agung, Mahfud Sebut Pailit Modus Baru Korupsi

Kasus Hakim Agung, Mahfud Sebut Pailit Modus Baru Korupsi

Nasional
Deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres, PSI Tegaskan Tak Akan Dukung Anies Baswedan

Deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres, PSI Tegaskan Tak Akan Dukung Anies Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.