Kompas.com - 09/08/2022, 11:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan izin jika pemerintah daerah setempat ingin mengubah nama Pelabuhan Pontianak yang berada di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar).

Hal itu disampaikannya usai meresmikan pelabuhan tersebut pada Selasa (9/8/2022).

"Nama pelabuhan ini diubah, atau berbeda silakan diajukan ke pemerintah pusat, ke presiden," ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

"Saya kira seluruh aspirasi yang ada akan kita tampung, tapi pada hari ini tadi telah kita resmikan, terima kasih," tegasnya.

Baca juga: Jokowi soal Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Brigadir J: Jangan Ragu-ragu, Ungkap Kebenaran

Sebelumnya, Presiden Jokowi meresmikan Terminal Kijing yang berada di Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar) pada Selasa.

Jokowi menyebutkan, pelabuhan tersebut merupakan yang terbesar di Kalimantan.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pagi hari ini saya resmikan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat," ujar Jokowi.

Presiden menjelaskan, Terminal kijing sudah mulai dibangun sejak 2016.

Baca juga: Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Dengan diresmikannya terminal dan pelabuhan tersebut, Jokowi berharap dapat meningkatkan daya saing dari produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalbar.

"Karena di sini memiliki kekuatan besar crude palm oil (CPO), alumina, bauksit dan produk-produk lainnya," tutur Jokowi.

"Pelabuhan ini memiliki kapasitas 500.000 TEU's dan juga 8 juta yang non peti kemas. Sangat besar sekali ini adalah pelabuhan terbesar di pulau Kalimantan," lanjutnya.

Kepala Negara pun mengungkapkan, pembangunan terminal dan pelabuhan tersebut menelan biaya Rp 2,9 triliun.

Baca juga: Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Sehingga Jokowi berpesan agar jangan sampai investasi yang besar tidak bisa memperkuat daya saing dan tidak bisa memperbaiki konektivitas antar pelabuhan, antarpulau dan antar negara.

"Saya juga ingin dari pelabuhan ini ke Pontianak jalannya diperlebar. Ini Pak Menteri PUPR hadir. Jadi selesaikan sekalian sehingga perjalanan kontainer maupun yang non peti kemas semuanya bisa lancar dan tujuan akhir kita memperkuat daya saing itu betul-betul bisa kita lakukan," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kata Kemenkes Soal Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Ini Kata Kemenkes Soal Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Mentan: Stok Beras RI Masih 10 Juta Ton

Mentan: Stok Beras RI Masih 10 Juta Ton

Nasional
Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Nasional
Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Nasional
PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

Nasional
Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Nasional
Anies dan Ganjar Dideklarasikan Jadi Capres, Pengamat Yakin Ada 3 Poros pada Pilpres 2024

Anies dan Ganjar Dideklarasikan Jadi Capres, Pengamat Yakin Ada 3 Poros pada Pilpres 2024

Nasional
10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan

10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
29 Aktivis, Pakar Hukum, dan Tokoh Publik Temui Mahfud MD, Ada Apa?

29 Aktivis, Pakar Hukum, dan Tokoh Publik Temui Mahfud MD, Ada Apa?

Nasional
Hakim Aswanto Dicopot DPR, Jokowi Didesak Tak Teken Keppres

Hakim Aswanto Dicopot DPR, Jokowi Didesak Tak Teken Keppres

Nasional
Kasus Hakim Agung, Mahfud Sebut Pailit Modus Baru Korupsi

Kasus Hakim Agung, Mahfud Sebut Pailit Modus Baru Korupsi

Nasional
Deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres, PSI Tegaskan Tak Akan Dukung Anies Baswedan

Deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres, PSI Tegaskan Tak Akan Dukung Anies Baswedan

Nasional
Siapkan Strategi untuk di Pengadilan, Pengacara Bharada E: Pastinya Nanti Ada Kejutan

Siapkan Strategi untuk di Pengadilan, Pengacara Bharada E: Pastinya Nanti Ada Kejutan

Nasional
DPR Dinilai Arogan Copot Hakim MK Sepihak, Didesak Batalkan Keputusan

DPR Dinilai Arogan Copot Hakim MK Sepihak, Didesak Batalkan Keputusan

Nasional
Ketua Komisi III Nilai Kemungkinan Dicopot atau Tidak Kapolda Jatim Bergantung dari Hasil Investigasi

Ketua Komisi III Nilai Kemungkinan Dicopot atau Tidak Kapolda Jatim Bergantung dari Hasil Investigasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.