Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/08/2022, 11:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan izin jika pemerintah daerah setempat ingin mengubah nama Pelabuhan Pontianak yang berada di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar).

Hal itu disampaikannya usai meresmikan pelabuhan tersebut pada Selasa (9/8/2022).

"Nama pelabuhan ini diubah, atau berbeda silakan diajukan ke pemerintah pusat, ke presiden," ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

"Saya kira seluruh aspirasi yang ada akan kita tampung, tapi pada hari ini tadi telah kita resmikan, terima kasih," tegasnya.

Baca juga: Jokowi soal Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Brigadir J: Jangan Ragu-ragu, Ungkap Kebenaran

Sebelumnya, Presiden Jokowi meresmikan Terminal Kijing yang berada di Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar) pada Selasa.

Jokowi menyebutkan, pelabuhan tersebut merupakan yang terbesar di Kalimantan.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pagi hari ini saya resmikan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat," ujar Jokowi.

Presiden menjelaskan, Terminal kijing sudah mulai dibangun sejak 2016.

Baca juga: Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Dengan diresmikannya terminal dan pelabuhan tersebut, Jokowi berharap dapat meningkatkan daya saing dari produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalbar.

"Karena di sini memiliki kekuatan besar crude palm oil (CPO), alumina, bauksit dan produk-produk lainnya," tutur Jokowi.

"Pelabuhan ini memiliki kapasitas 500.000 TEU's dan juga 8 juta yang non peti kemas. Sangat besar sekali ini adalah pelabuhan terbesar di pulau Kalimantan," lanjutnya.

Kepala Negara pun mengungkapkan, pembangunan terminal dan pelabuhan tersebut menelan biaya Rp 2,9 triliun.

Baca juga: Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Sehingga Jokowi berpesan agar jangan sampai investasi yang besar tidak bisa memperkuat daya saing dan tidak bisa memperbaiki konektivitas antar pelabuhan, antarpulau dan antar negara.

"Saya juga ingin dari pelabuhan ini ke Pontianak jalannya diperlebar. Ini Pak Menteri PUPR hadir. Jadi selesaikan sekalian sehingga perjalanan kontainer maupun yang non peti kemas semuanya bisa lancar dan tujuan akhir kita memperkuat daya saing itu betul-betul bisa kita lakukan," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com