Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Daftar Pemilu, Tak Bareng Nasdem dan PKS

Kompas.com - 05/08/2022, 16:46 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mendaftarkan diri ke KPU RI sebagai calon peserta Pemilu 2024 pada Jumat (5/8/2022).

Demokrat menjadi satu-satunya partai yang mendaftarkan diri hari ini.

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan alasannya tidak mendaftarkan diri bareng PKS dan Nasdem pada Senin (1/8/2022).

Baca juga: Soal Target Pemilu 2024, AHY Ingin Demokrat Raih 14-15 Persen Kursi DPR

Padahal, sejumlah partai politik yang akan berkoalisi menghadapi Pemilu 2024 telah memutuskan untuk mendaftarkan diri bersama-sama, seperti Gerindra dan PKB pada Senin (8/8/2022) dan  PAN-PPP-Golkar pada Rabu (10/8/2022).

"Kami memang sejak awal sudah merencanakan 5 Agustus ini," ujar AHY kepada wartawan di KPU RI, Jumat.

AHY beralasan, dalam pendaftaran hari ini, Demokrat juga ingin menghadirkan para ketua dewan pimpinan daerah (DPD) di 34 provinsi.

Mereka, kata AHY, banyak yang menjabat sebagai kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, serta anggota dewan.

"Sehingga waktu yang tepat hari ini, sehingga tidak terlalu mengganggu waktu kerja," ucap dia.

Ia juga berdalih bahwa hari Jumat merupakan hari yang penuh berkah.

"Dan kebetulan juga hari ini setelah acara di KPU kami akan melakukan retreat Partai Demokrat di Ciawi. Ini juga sebagai kelanjutan dari upaya konsolidasi dan menyiapkan strategi terbaik menuju 2024," ujar putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Baca juga: Siap Ikut Pemilu 2024, Demokrat Targetkan Masuk 3 Besar

AHY pun mengakui bahwa PKS dan Nasdem merupakan partai politik yang sejauh ini telah menjalin komunikasi intens dan sangat terbuka peluang koalisinya.

Ketiga partai tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com