Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Berbicara Capres-Cawapres, Bukan mengenai Nasib AHY Semata

Kompas.com - 04/08/2022, 15:34 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tak ingin buru-buru menentukan langkah politiknya untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebutkan, pihaknya masih mengkaji banyak hal sebelum memutuskan posisi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kontestasi elektoral itu.

“Karena berbicara calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) bukan berbicara mengenai nasib AHY atau Partai Demokrat semata, melainkan nasib bangsa ke depan,” kata Herzaky pada Kompas.com, Kamis (4/8/2022).

Ia menanggapi prediksi sejumlah pengamat mengenai kans AHY untuk berkompetisi dalam Pilpres 2024.

Baca juga: AHY: Berapa Pun Jumlah Poros Bisa Menimbulkan Polarisasi

Ia mengatakan, Demokrat tak mau banyak berandai-andai soal Pilpres 2024.

Sebab, saat ini Partai Demokrat fokus pada upaya pembentukan koalisi antar-partai politik (parpol).

“Tapi untuk memantapkan upaya membangun koalisi yang benar-benar solid dan kuat sebagai pondasi memajukan capres-cawapres yang bakal memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk rakyat di 2024 nanti,” kata dia.

Herzaky menyampaikan, Partai Demokrat akan terus mendengarkan dan mengkaji berbagai masukan publik soal AHY.

Menurut dia, pendapat publik adalah salah satu elemen penting untuk mempertimbangkan langkah politik Partai Demokrat.

“Kami mesti benar-benar mendalami dan meresapi ini, karena kami tidak ingin salah langkah,” ujar dia.

Baca juga: Pernah Jadi Tentara dan Berasal dari Keluarga Presiden Jadi Modal AHY dalam Kontestasi Pilpres 2024

Partai Demokrat tengah mesra dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, hingga kini ketiganya belum menemukan kesepakatan kerja sama antar parpol untuk menghadapi Pemilu 2024.

Di sisi lain, muncul wacana memadukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan AHY dalam Pilpres 2024.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai, duet tersebut sangat mungkin terjadi.

Sebab, Anies merupakan salah satu kandidat capres yang bakal diusung Partai Nasdem selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Sementara itu, Partai Demokrat juga bakal menjagokan ketua umumnya untuk maju di panggung pilpres.

Baca juga: Demokrat Klaim Banyak Kader Ingin AHY Jadi Capres pada Pemilu 2024, tapi...

Adapun PKS tidak memiliki posisi tawar yang tinggi terkait sosok capres atau cawapres jika bergabung dengan dua parpol tersebut.

Ari pun menyarankan jika koalisi ketiganya terbentuk untuk pilpres mendatang, AHY lebih baik maju sebagai cawapres mendampingi Anies.

Alasannya, pengalaman politik putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu belum lengkap karena tak pernah menjadi pejabat publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com