Ketum Projo Bantah Musra Digelar untuk Dukung Nama Tertentu Jadi Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum organisasi relawan Projo Budi Arie Setiadi membantah anggapan bahwa Musyawarah Rakyat (Musra) yang akan digelar para relawan Jokowi bertujuan mendukung nama tertentu untuk Pilpres 2024.

Menurutnya, Musra justru ingin mencari tahu siapa sosok calon pemimpin masa depan pilihan masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya menegaskan kelompok mana pun boleh ikut serta dalam agenda itu.

“Kami enggak menolak mau pendukung siapa saja datang, enggak masalah. Mekanisme yang ditetapkan menepis skeptisme di masyarakat bahwa Musra ini didesain untuk mendukung seseorang. Tidak. Justru kami mau tau siapa yang diinginkan rakyat. Jangan dibolak-balik,” ujar Budi saat berbincang dengan tim Kompas.com di Kalibata, Senin (1/8/2022) lalu.

Baca juga: Sekjen Projo: Kami Bukan Endorser Satu Orang, Mau Ganjar, Anies, atau Siapa Pun

Pihaknya pun merasa tidak perlu mengerahkan massa agar hasil Musra sesuai keinginan.

Budi yakin usai Musra pertama dan kedua berjalan, kelompok masyarakat akan menyadari betapa pentingnya forum Musra sehingga mereka datang demi memengaruhi hasilnya.

“Jangan kaget jangan heran bila nanti muncul tokoh-tokoh lokal. Misal di Sulawesi muncul nama siapa, di Sumatera siapa, dan sebagainya. Musra ini murni bottom up. Kami mau sejujur mungkin dan sesahih mungkin merekam maunya rakyat,” lanjut dia.

Melihat format musyawarah yang begitu terbuka, Budi yakin pula tidak akan ada kekacauan.

Relawan Jokowi disebutkannya sebagai salah satu pihak yang optimistis bahwa setiap persoalan bisa dicarikan solusinya lewat dialog.

Baca juga: Saat Projo Singgung Sosok yang Pernah Menggunakan Politik Identitas...

Demi mengurangi anggapan miring itu, panitia telah menetapkan bahwa Jokowi sendiri tidak perlu terlalu turut campur di dalam perjalanan Musra.

Presiden Jokowi pun telah menyepakati hal tersebut.

Budi menjelaskan, apabila Jokowi hadir di salah satu Musra, momen pidatonya akan ditempatkan setelah perhelatan agar tidak terkesan mendikte peserta.

Jokowi hanya akan menerima hasilnya pada penghujung acara.

Meski demikian, Budi menekankan, bagaimanapun, pihaknya tidak akan bisa melepaskan diri dari status relawan Jokowi.

Baca juga: Tunggu Komando Jokowi soal Pilpres, Ketum Projo: Merah Kata Jokowi, Merah Kata Projo

Pemisahan proses Musra dengan Jokowi itu ditetapkan semata-mata untuk menghormati kedudukan Jokowi sebagai pemimpin negara yang dituntut untuk bersikap netral dan milik seluruh rakyat Indonesia.

“Tetapi pada intinya kami ingin mencari pelanjut yang tepat, yang bisa melanjutkan program-program pembangunan Pak Jokowi. Yang sudah dicapai Pak Jokowi, jangan sampai dihilangkan begitu saja,” lanjut Budi.

Diketahui, sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi akan menggelar Musra. Itu adalah forum untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait capres-cawapres di Pilpres 2024.

Baca juga: Seloroh Waketum PPP untuk Relawan Jokowi: Ketum Projo Lebih Powerful dari Ketum Partai

Musra pertama akan digelar di Bandung pada 27 Agustus 2022. Kemudian, akan digelar secara marathon di 33 provinsi Indonesia dan akan berakhir pada Maret 2022.

Hasilnya akan diserahkan kepada Jokowi secara tertutup. Kemudian, Jokowi akan mengumumkan siapa sosok capres-cawapres yang akan ia dukung dalam Pilpres 2024.