Kompas.com - 04/08/2022, 14:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum organisasi relawan Projo Budi Arie Setiadi membantah anggapan bahwa Musyawarah Rakyat (Musra) yang akan digelar para relawan Jokowi bertujuan mendukung nama tertentu untuk Pilpres 2024.

Menurutnya, Musra justru ingin mencari tahu siapa sosok calon pemimpin masa depan pilihan masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya menegaskan kelompok mana pun boleh ikut serta dalam agenda itu.

“Kami enggak menolak mau pendukung siapa saja datang, enggak masalah. Mekanisme yang ditetapkan menepis skeptisme di masyarakat bahwa Musra ini didesain untuk mendukung seseorang. Tidak. Justru kami mau tau siapa yang diinginkan rakyat. Jangan dibolak-balik,” ujar Budi saat berbincang dengan tim Kompas.com di Kalibata, Senin (1/8/2022) lalu.

Baca juga: Sekjen Projo: Kami Bukan Endorser Satu Orang, Mau Ganjar, Anies, atau Siapa Pun

Pihaknya pun merasa tidak perlu mengerahkan massa agar hasil Musra sesuai keinginan.

Budi yakin usai Musra pertama dan kedua berjalan, kelompok masyarakat akan menyadari betapa pentingnya forum Musra sehingga mereka datang demi memengaruhi hasilnya.

“Jangan kaget jangan heran bila nanti muncul tokoh-tokoh lokal. Misal di Sulawesi muncul nama siapa, di Sumatera siapa, dan sebagainya. Musra ini murni bottom up. Kami mau sejujur mungkin dan sesahih mungkin merekam maunya rakyat,” lanjut dia.

Melihat format musyawarah yang begitu terbuka, Budi yakin pula tidak akan ada kekacauan.

Relawan Jokowi disebutkannya sebagai salah satu pihak yang optimistis bahwa setiap persoalan bisa dicarikan solusinya lewat dialog.

Baca juga: Saat Projo Singgung Sosok yang Pernah Menggunakan Politik Identitas...

Demi mengurangi anggapan miring itu, panitia telah menetapkan bahwa Jokowi sendiri tidak perlu terlalu turut campur di dalam perjalanan Musra.

Presiden Jokowi pun telah menyepakati hal tersebut.

Budi menjelaskan, apabila Jokowi hadir di salah satu Musra, momen pidatonya akan ditempatkan setelah perhelatan agar tidak terkesan mendikte peserta.

Jokowi hanya akan menerima hasilnya pada penghujung acara.

Meski demikian, Budi menekankan, bagaimanapun, pihaknya tidak akan bisa melepaskan diri dari status relawan Jokowi.

Baca juga: Tunggu Komando Jokowi soal Pilpres, Ketum Projo: Merah Kata Jokowi, Merah Kata Projo

Pemisahan proses Musra dengan Jokowi itu ditetapkan semata-mata untuk menghormati kedudukan Jokowi sebagai pemimpin negara yang dituntut untuk bersikap netral dan milik seluruh rakyat Indonesia.

“Tetapi pada intinya kami ingin mencari pelanjut yang tepat, yang bisa melanjutkan program-program pembangunan Pak Jokowi. Yang sudah dicapai Pak Jokowi, jangan sampai dihilangkan begitu saja,” lanjut Budi.

Diketahui, sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi akan menggelar Musra. Itu adalah forum untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait capres-cawapres di Pilpres 2024.

Baca juga: Seloroh Waketum PPP untuk Relawan Jokowi: Ketum Projo Lebih Powerful dari Ketum Partai

Musra pertama akan digelar di Bandung pada 27 Agustus 2022. Kemudian, akan digelar secara marathon di 33 provinsi Indonesia dan akan berakhir pada Maret 2022.

Hasilnya akan diserahkan kepada Jokowi secara tertutup. Kemudian, Jokowi akan mengumumkan siapa sosok capres-cawapres yang akan ia dukung dalam Pilpres 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Sebut Lukas Enembe Bisa Dijemput Paksa jika Senin Tak Hadiri Panggilan KPK

MAKI Sebut Lukas Enembe Bisa Dijemput Paksa jika Senin Tak Hadiri Panggilan KPK

Nasional
MAKI Minta KPK Kirim Dokter Independen untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

MAKI Minta KPK Kirim Dokter Independen untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Bongkar Aktivitas Lukas Enembe Berjudi, MAKI: Dia Bisa Jalan Tanpa Kursi Roda

Bongkar Aktivitas Lukas Enembe Berjudi, MAKI: Dia Bisa Jalan Tanpa Kursi Roda

Nasional
Saat Demokrat Sebut Oknum Parpol Diutus Jokowi untuk Minta Kursi Wagub Papua...

Saat Demokrat Sebut Oknum Parpol Diutus Jokowi untuk Minta Kursi Wagub Papua...

Nasional
'Sikap Ganjar Akan Membuat Calon Pemilih Semakin Jatuh Hati...'

"Sikap Ganjar Akan Membuat Calon Pemilih Semakin Jatuh Hati..."

Nasional
Andi Arief Sebut Partai Demokrat dan Lukas Enembe Diancam Orang Mengaku Utusan Jokowi

Andi Arief Sebut Partai Demokrat dan Lukas Enembe Diancam Orang Mengaku Utusan Jokowi

Nasional
MAKI Ungkap Aktivitas Lukas Enembe Bermain Judi di Malaysia, Filipina, dan Singapura

MAKI Ungkap Aktivitas Lukas Enembe Bermain Judi di Malaysia, Filipina, dan Singapura

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Tani Nasional, Pemerintah Dukung Sektor Pertanian Sepenuhnya

Jokowi: Selamat Hari Tani Nasional, Pemerintah Dukung Sektor Pertanian Sepenuhnya

Nasional
Andi Arief Sebut Orang Mengaku Utusan Jokowi Temui Demokrat, Minta Posisi Wagub Papua

Andi Arief Sebut Orang Mengaku Utusan Jokowi Temui Demokrat, Minta Posisi Wagub Papua

Nasional
UPDATE 24 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,90 Persen, Ketiga 26,90 Persen

UPDATE 24 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,90 Persen, Ketiga 26,90 Persen

Nasional
Sebut Prabowo Tak Butuh 'Endorse' Jokowi untuk Jadi Capres, GP Mania: Dia Sudah Teruji

Sebut Prabowo Tak Butuh "Endorse" Jokowi untuk Jadi Capres, GP Mania: Dia Sudah Teruji

Nasional
UPDATE 24 September: Bertambah 1.724, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.421.118

UPDATE 24 September: Bertambah 1.724, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.421.118

Nasional
Istana: Kalau Petani Punya Surat Tanah, Tak Boleh Dikriminalisasi

Istana: Kalau Petani Punya Surat Tanah, Tak Boleh Dikriminalisasi

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka Suap, Ini Sederet Catatan ICW

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka Suap, Ini Sederet Catatan ICW

Nasional
Jika Ganjar Tak Dapat Tiket Capres dari PDI-P, GP Mania Akan Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Jika Ganjar Tak Dapat Tiket Capres dari PDI-P, GP Mania Akan Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.