Tagih Komitmen, Pemerintah Diminta Segera Cairkan Anggaran Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan pemerintah untuk segera merealisasikan anggaran Pemilu tahun 2022.

Menurut dia, hal tersebut harus dilakukan meskipun situasi global tengah mengalami resesi ekonomi.

"Anggaran terkait dengan operasional tahapan Pemilu 2024 itu menjadi keniscayaan untuk kita melaksanakan pemilu 2024 yang berjalan baik dan sukses," kata Rifqi saat dihubungi, Rabu (3/8/2022).

Politisi PDI-P itu menyadari, belakangan terjadi resesi ekonomi global.

Salah satu tandanya kenaikan harga bahan bakar minyak dunia.

Baca juga: KPU: Jika Pencairan Anggaran Pemilu Macet, Honor Tenaga Ad Hoc Bisa Terganggu

Keadaan itu memaksa pemerintah melakukan koreksi beberapa indikator Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Itu membuat pemerintah harus melakukan exercise anggaran," ucapnya.

Kendati demikian, Rifqi memastikan terkait anggaran Pemilu sudah menjadi komitmen DPR dan pemerintah sebagai pendukung penyelenggara Pemilu 2024.

Komitmen itu pun, tegas Rifqi, tidak akan pernah berubah dari DPR dan pemerintah.

Baca juga: Para Syndicate Harap Persoalan Anggaran Pemilu Jangan Sampai Jadi Kegaduhan Baru

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak optimal karena anggaran KPU untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2022 macet di Kementerian Keuangan. 

Hal ini disampaikan Hasyim dalam jumpa pers di kantor KPU RI, Jumat (29/7/2022).

"Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen," ujar Hasyim kepada wartawan.

Hasyim juga menyampaikan bahwa persiapan tahapan yang bersifat multiyears (lintas tahun anggaran) pada 2023, yang seharusnya dilaksanakan mulai 2022, tidak dapat dilakukan.

"Karena anggaran yang diusulkan tidak dipenuhi oleh Kementerian Keuangan," ujar dia.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyarankan pemerintah dan KPU duduk bersama menengahi persoalan anggaran Pemilu yang 'macet' di Kementerian Keuangan.

Menurut Ari, hal ini agar persoalan tidak bertambah besar mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 dinilai sudah begitu rumit.

"Jadi memang perlu meluruskan beberapa hal ini dan masih menjadi pertanyaan publik, sebenarnya bagaimana tadi persoalan-persoalan terkait anggaran ini jangan menjadi kegaduhan baru yang mengganggu konsentrasi dan fokus kita dari tahapan-tahapan Pemilu," kata Ari dalam diskusi virtual bertajuk "Anggaran Pemilu Seret, Akankah Tunda Pemilu Lagi?" Rabu.

Ari pun mempertanyakan momen ketika pemerintah, KPU dan DPR sudah menyepakati anggaran Pemilu sebesar Rp 76,6 triliun.

"Ini menjadi sebuah tegangan yang harus dipahami dalam konteks bagaimana politik anggaran pemilu menjadi kesepakatan bersama. Akhirnya, ketika sudah jadi kesepakatan antara pemerintah, KPU dan juga DPR Rp 76,6 triliun itu nah itu memang perlu disertai dengan bagaimana tata kelola anggaran pemilu," ujar dia.