Peduli tapi Menyakiti

Tidak hanya pelaku, pemerintah pun punya kepentingan untuk mendeteksi malingering.

Pasalnya, kelalaian pemerintah bisa berakibat pada hilangnya anggaran negara dalam jumlah yang tidak kecil guna mengompensasi “kerugian” pihak yang mengaku sebagai korban dan berhasil mengelabui otoritas terkait.

Sebaliknya, andaikan kondisi sakit pascamengalami kejahatan seksual benar adanya, maka kepada korban perlu diberikan layanan hukum berupa–antara lain–restitusi dan kompensasi.

Persoalan muncul ketika, dalam dugaan peristiwa kejahatan seksual, terduga-pelaku ternyata meninggal dunia.

Dalam situasi semacam itu, relevan untuk dipertanyakan manfaat proses penegakan hukum oleh kepolisian. Restitusi dan kompensasi bagi korban baru bisa diberikan setelah ada kepastian hukum.

Peraturan Mahkamah Agung 1/2022 bahkan tegas memuat ketentuan bahwa ketika terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan restitusi korban ditolak.

Padahal, jangankan vonis atas diri terdakwa, sebatas persidangan pun tidak pernah dilangsungkan karena nyawa terduga-pelaku sudah lepas dari raganya.

Pun, Indonesia tidak mengenal post-humous trial, sehingga tidak ada persidangan pidana ketika terduga-pelakunya kadung meninggal dunia.

Karena tidak ada vonis hakim, maka restitusi bagi terduga-korban tidak lagi relevan untuk diupayakan.

Masalah juga dihadapi oleh para terduga-pelaku yang meninggal dunia. Bagi orang yang disebut-sebut sebagai pelaku pelecehan seksual, misalnya, dia tidak bisa melakukan pembelaan diri.

Hasil kerja kepolisian, bahkan betapapun pemberkasan dinyatakan lengkap dengan simpulan bahwa terduga-pelaku telah melakukan perbuatan cabul, tetap saja tidak mengandung nilai kepastian hukum apa pun.

Di tingkat kepolisian, terduga-pelaku–andai masih hidup–maksimal hanya bisa dikenakan status tersangka.

Kepastian hukum hanya tersedia di ruang sidang pengadilan, seiring jatuhnya vonis oleh hakim ihwal terbukti atau tidak terbuktinya dugaan pelecehan seksual tersebut.

Implikasinya, agar proses penyelidikan dan penyidikan tidak berakhir pada penyematan label korban maupun label pelaku semata.

Otoritas kepolisian perlu menentukan target dan tindak lanjut atas laporan-laporan tentang kejahatan seksual yang para terduga-pelakunya telah meninggal dunia.

Sekencang apa pun desakan publik agar laporan-laporan itu diproses, semestinya proses hukum atas dugaan pelecehan seksual tidak dijalankan "sebatas" untuk menjaga marwah institusi kepolisian.

Tindak lanjut oleh polisi atas laporan-laporan tersebut, jika memang polisi lakukan, idealnya mendatangkan manfaat bagi publik dan–lebih utama–pihak-pihak yang merasa telah dirugikan dalam dugaan peristiwa dimaksud.

Proses investigasi oleh kepolisian tanpa kejelasan target dan tindak lanjut, yang disertai dengan terus-menerus tereksposnya identitas terduga-korban ke media dan masyarakat, jelas berisiko tinggi meruntuhkan kondisi kejiwaannya dan keluarganya – terlepas apakah kejahatan seksual benar-benar telah ia alami atau cerita belaka.

Demikian pula masyarakat. Setulus apa pun keberpihakan mereka pada orang yang dikabarkan telah mengalami viktimisasi seksual, khalayak perlu menginsafi dampak negatif yang bisa datang dari kepedulian mereka itu.