Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Ada Aspek Psiko-Hierarkis dan Psiko-Politis di Kasus Kematian Brigadir J

Kompas.com - 04/08/2022, 05:57 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyatakan kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J bukan kriminal biasa.

Mahfud menyebut ada aspek psiko-hierarkis dan psiko-politis di kasus polisi tembak polisi tersebut.

"Karena ada psiko-hierarkial, ada juga psiko-politisnya," ujar Mahfud dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Kematian Brigadir J dan Sinyal Bharada E Bukan Pelaku Tunggal

Mahfud mengatakan banyak purnawirawan Polri yang mengklaim bahwa sebenarnya kasus tersebut mudah ditangani.

Namun, Mahfud meminta agar Polri dibiarkan bekerja terlebih dahulu.

"Bahwa itu mah gampang, tingkat polsek saja bisa. Tetapi ini ada tadi psiko-hierarrkis dan psiko-politis dan macam-macam. Sehingga kita semua harus sabar," tuturnya.

Meski demikian, Mahfud menjelaskan sudah ada kemajuan dalam kasus tewasnya Brigadir J. 

Baca juga: Babak Baru Kasus Kematian Brigadir J: Bharada E Jadi Tersangka Setelah Hampir Sebulan

Sebelumnya, Polri telah menetapkan Bharada E sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Ia disangka dengan menggunakan Pasal 338 jo Pasal 55 dan 56 KUHP.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian menyatakan penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara, usai memeriksa 42 saksi termasuk ahli unsur kimia biologi forensik, metalurgi balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik.

Dari hasil gelar perkara, penyidik menduga, Bharada E tidak dalam situasi membela diri saat membunuh Brigadir J, sehingga dijerat dengan menggunakan pasal tentang pembunuhan yang disengaja.

Baca juga: Bareskrim Periksa 42 Saksi Sebelum Tetapkan Bharada E Tersangka

“Pasal 338 jo 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri,” ujar Andi.

 

Meski demikian, polisi hingga kini belum menjelaskan mengenai kronologi lengkap terkait peristiwa tersebut, yang melatarbelakangi ditetapkannya Bharada E sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com