Sri Mulyani Sebut Anggaran Kominfo Naik Terus, Salah Satunya untuk Bangun BTS di 4.200 Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut anggaran Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

Menurut Sri, selama masa pandemi Covid-19 hampir semua anggaran kementerian dan lembaga menurun. Sebab, anggaran negara dialihkan untuk layanan kesehatan.

Hal ini Sri kemukakan saat menjadi keynote speaker dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), salah satu program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dari sedikit kementerian lembaga yang anggarannya dalam tiga tahun terakhir terus meningkat,” kata Sri, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Digitalisasi Jadi Upaya Tekan Peluang Korupsi

Sri mengatakan, pada 2020 anggaran Kemenkominfo meningkat dari Rp 5,3 triliun menjadi Rp 20 triliun atau naik 73 persen dari tahun sebelumnya.

Kemudian, pada 2021 anggaran Kemenkominfo naik menjadi Rp 26 triliun dan Rp 27 triliun pada 2022.

Menurut Sri, anggaran triliunan rupiah tersebut digunakan untuk membangun pondasi infrastruktur digital.

“Termasuk membangun Base Transceiver Station (BTS) 4G di 4.200 desa,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Baca juga: Tidak Mudah Membangun BTS di Papua

Sri mengatakan, pemerintah melalui kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendukung transformasi dan digitalisasi ekonomi.

Menurutnya, kebijakan melakukan digitalisasi tidak hanya bermanfaat untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sektor komoditas.

Keputusan pemerintah tidak memotong anggaran belanja untuk transformasi digital dalam masa pandemi 2020 membuktikan pembangunan di sektor tersebut tidak bisa ditunda.

“Trasnformasi digitalisasi melalui investasi infrastruktur digital adalah keharusan yang tidak boleh ditunda dan dikorbankan hanya karena terjadinya pandemi,” ujar Sri.

Baca juga: Soal Platform Digital Diblokir Kominfo, Ini Kata Ditjen Pajak

Selain itu, Sri juga menyatakan pemerintah terus memprioritaskan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Tujuannya agar masyarakat setempat bisa menikmati transformasi digital.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar menutup peluang korupsi dalam transaksi yang merugikan negara.

“Antara lain dengan membangun platform digital yang tidak lagi atau mempersempit dan mengurangi kemungkinan terjadinya praktek bisnis yang tidak baik,” ujarnya.