Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Golkar Paksakan Airlangga Capres, Soliditas KIB Diprediksi Goyah

Kompas.com - 03/08/2022, 15:33 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tak cukup besar untuk dicalonkan sebagai presiden di Pemilu 2024.

Menurut survei sejumlah lembaga, elektabilitas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu di kisaran 1-4 persen.

Jika Golkar memaksakan diri mengusung Airlangga sebagai capres lewat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), kata Umam, bukan tidak mungkin keutuhan koalisi Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan itu goyah.

"Pencapresan Airlangga sendiri tentu akan dihadapkan pada tantangan elektabilitas individu yang masih terbatas," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (3/8/2022).

"Jika pencapresan Airlangga dipaksakan, hal itu akan berdampak pada soliditas KIB sendiri," tuturnya.

Baca juga: Bambang Soesatyo: Golkar Putuskan Airlangga Capres

Menurut Umam, partai papan tengah seperti PAN dan PPP kurang berani memainkan strategi politik yang spekulatif.

Keduanya cenderung berpihak pada koalisi yang mengusung capres dan cawapres dengan kemungkinan menang lebih besar.

Sebab, jika capres-cawapres yang diusung KIB tidak kompetitif, PAN dan PPP yang suaranya tak seberapa tidak akan mendapatkan coat-tail effect atau efek ekor jas optimal di pilpres.

Akibatnya, eksistensi mereka di panggung politik ke depan akan surut.

"Ini berpotensi membuat mereka terdegradasi dari parliamentary threshold (ambang batas parlemen) 4 persen yang menghantui mereka, khususnya PAN dan PPP," ujar Umam.

Baca juga: Airlangga Hartarto Diusulkan Golkar Jadi Capres, Seberapa Besar Elektabilitasnya?

Lebih lanjut, Umam memandang, pernyataan Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) soal pencapresan Airlangga mengindikasikan masih kuatnya dinamika di internal partai berlambang beringin itu.

Sebagaimana diketahui, internal Golkar dihuni oleh banyak gerbong politik yang tidak tunggal. Akibatnya, masing-masing kekuatan akan saling mengintai dan saling serang.

Menurut Umam, pernyataan Bamsoet merupakan bagian dari strategi untuk mengunci langkah Airlangga.

"Jika akhirnya Airlangga salah langkah, hal itu akan menjadi celah bagi Bamsoet untuk mengkudeta kepemimpinan Airlangga. Karena itu, kubu Airlangga harus mengantisipasi kondisi ini," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, partainya hendak mengusung Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden Pilpres 2024.

Ini diputuskan dalam rapat pimpinan forum nasional Golkar beberapa waktu lalu.

"Kita sudah putuskan, Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto sesuai keputusan rapat pimpinan di forum nasional, itu sudah final," kata Bamsoet saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

Baca juga: Bakal Daftar Jadi Peserta Pemilu Bareng Golkar-PPP, PAN: Ingin Tunjukkan KIB Solid

Adapun dalam Pemilu 2024, Golkar telah berkoalisi dengan PAN dan PPP. Kongsi ketiganya dinamakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Kendati Golkar sudah memutuskan nama capres, Bamsoet bilang, ihwal tersebut masih akan dibahas dan butuh kesepakatan para elite KIB.

"Nah, itu tugas ketua umum untuk mengomunikasikan," tutur Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com