KILAS

BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan PMO Jabodetabekpunjur

Lewat Forum Ilmiah 2022, Kementerian ATR/BPN Berupaya Dukung Kemudahan Investasi di RI

Kompas.com - 03/08/2022, 10:48 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pemerintah terus berupaya membuka keran investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Indonesia.

Integrasi antara pertanahan dan tata ruang disebut menjadi kunci utama sebagai pintu masuk investasi di Republik Indonesia (RI).

Sebagai upaya lebih lanjut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) mengadakan Forum Ilmiah 2022 dengan tema "Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan Menuju Kemudahan Investasi untuk Kesejahteraan Rakyat" di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Forum yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan (PPSKATP) ini bertujuan menguatkan cara pandang dan munculnya gagasan-gagasan berkualitas. Khususnya dalam hal integrasi pertanahan dan penataan ruang yang dapat mendukung kemudahan dalam berinvestasi.

Baca juga: Baru Mulai Investasi? Simak Dulu Informasi Berikut

Sebagai pembuka forum, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni mengatakan, kegiatan forum ilmiah harus lebih sering dilakukan untuk menyatukan persepsi dan menguatkan regulasi demi kesejahteraan masyarakat.

"Forum-forum semacam ini harus sering dilaksanakan untuk mendapatkan masukan, kritik, saran yang ujungnya meningkatkan layanan kepada masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/8/2022).

Menurut Raja, forum ilmiah, forum terbuka, ilmiah syarat dengan teori, padat dengan data harus memiliki banyak fakta dan dibicarakan secara terbuka.

Gunakan konsep berbasis LVC

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo menjelaskan bahwa konsep integrasi penataan ruang dan pertanahan berbasis land value capture (LVC).

Konsep berbasis LVC adalah kebijakan pemanfaatan peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan pemerintah dikawasan tersebut.

"Konsep LVC akan berdampak pada optimalisasi pemanfaatan lahan atau ruang yang telah direncanakan dalam tata ruang,” ucap Wahyu.

Dengan optimalisasi pemanfaatan lahan, lanjut dia, pembangunan akan menjadi efektif dan efisien sehingga dapat menciptakan manfaat ekonomi secara maksimal.

Selain efisien, juga akan tercipta tata ruang berkualitas, yakni tata ruang yang mempertimbangkan faktor sosial dan daya dukung lingkungan sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

Perlu peran Kanwil BPN

Para pembicara dalam  Forum Ilmiah 2022.DOK. Humas Kementerian ATR/BPN Para pembicara dalam Forum Ilmiah 2022.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa menuturkan, peran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) diperlukan untuk percepatan rencana tata ruang (RTR) dan monitoring penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) di daerah.

"Empowerment atau pemberdayaan peran Kanwil BPN dan Kantah diperlukan dalam fasilitasi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah," imbuhnya.

Sebagai informasi, pada forum ilmiah tersebut juga hadir beberapa narasumber, di antaranya Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot, Ketua Umum (Ketum) Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida.

Turut hadir pula beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com