Lewat Forum Ilmiah 2022, Kementerian ATR/BPN Berupaya Dukung Kemudahan Investasi di RI

KOMPAS.com – Pemerintah terus berupaya membuka keran investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Indonesia.

Integrasi antara pertanahan dan tata ruang disebut menjadi kunci utama sebagai pintu masuk investasi di Republik Indonesia (RI).

Sebagai upaya lebih lanjut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) mengadakan Forum Ilmiah 2022 dengan tema "Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan Menuju Kemudahan Investasi untuk Kesejahteraan Rakyat" di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Forum yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan (PPSKATP) ini bertujuan menguatkan cara pandang dan munculnya gagasan-gagasan berkualitas. Khususnya dalam hal integrasi pertanahan dan penataan ruang yang dapat mendukung kemudahan dalam berinvestasi.

Sebagai pembuka forum, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni mengatakan, kegiatan forum ilmiah harus lebih sering dilakukan untuk menyatukan persepsi dan menguatkan regulasi demi kesejahteraan masyarakat.

"Forum-forum semacam ini harus sering dilaksanakan untuk mendapatkan masukan, kritik, saran yang ujungnya meningkatkan layanan kepada masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/8/2022).

Menurut Raja, forum ilmiah, forum terbuka, ilmiah syarat dengan teori, padat dengan data harus memiliki banyak fakta dan dibicarakan secara terbuka.

Gunakan konsep berbasis LVC

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo menjelaskan bahwa konsep integrasi penataan ruang dan pertanahan berbasis land value capture (LVC).

Konsep berbasis LVC adalah kebijakan pemanfaatan peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan pemerintah dikawasan tersebut.

"Konsep LVC akan berdampak pada optimalisasi pemanfaatan lahan atau ruang yang telah direncanakan dalam tata ruang,” ucap Wahyu.

Dengan optimalisasi pemanfaatan lahan, lanjut dia, pembangunan akan menjadi efektif dan efisien sehingga dapat menciptakan manfaat ekonomi secara maksimal.

Selain efisien, juga akan tercipta tata ruang berkualitas, yakni tata ruang yang mempertimbangkan faktor sosial dan daya dukung lingkungan sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa menuturkan, peran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) diperlukan untuk percepatan rencana tata ruang (RTR) dan monitoring penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) di daerah.

"Empowerment atau pemberdayaan peran Kanwil BPN dan Kantah diperlukan dalam fasilitasi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah," imbuhnya.

Sebagai informasi, pada forum ilmiah tersebut juga hadir beberapa narasumber, di antaranya Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot, Ketua Umum (Ketum) Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida.

Turut hadir pula beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.