Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Migrant CARE Minta Menlu Bahas Penyekapan PMI di Forum ASEAN

Kompas.com - 02/08/2022, 15:29 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membahas permasalahan puluhan pekerja migran Indonesia (PMI) yang disekap di Kamboja dalam forum Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Menurut Wahyu, persoalan itu harus disampaikan dalam forum ASEAN karena kondisi buruk yang dialami para PMI yang bekerja di Kamboja sudah terjadi berulang kali.

"Dalam konteks regional, Indonesia juga harus berani angkat kasus ini di ASEAN. Tahun 2022 ini ketua ASEAN adalah Kamboja," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Wahyu menilai sikap pemerintah untuk melindungi para pekerja migran Indonesia, termasuk yang bekerja di Kamboja, masih terkesan pasif.

Baca juga: Potret Kelam TKI di Kamboja: Tergiur Gaji Besar Berujung Disetrum hingga Disekap

Padahal menurut Wahyu, pemerintah seharusnya aktif dalam mengidentifikasi dan mengawasi berbagai modus kejahatan dalam perekrutan pekerja migran Indonesia yang terus berkembang.

"Pemerintah terkesan pasif, hanya reaktif kalau ada pengaduan tetapi tidak bertindak proaktif," ujar Wahyu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan ada 60 warga negara Indonesia yang disekap di Kamboja oleh perusahaan investasi ilegal.

Para PMI itu disekap di kawasan Sihanoukville. Untuk membebaskan para PMI itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja mengerahkan tim yang bekerja sama dengan tim khusus dari Kementerian Luar Negeri Kamboja.

Proses pembebasan 60 PMI itu juga dibantu oleh aparat Kepolisian Kamboja.

Baca juga: Cerita PMI Tergiur Gaji Rp 9 Juta Kerja di Kamboja, Disekap 2 Hari karena Ketiduran

Retno menyampaikan, perlu ada penindakan yang tegas terhadap perekrut dalam negeri dalam kasus ini.

Di Kamboja, Retno mengaku menyegerakan pertemuan dengan kepolisian Kamboja guna mencegah kasus penipuan kerja berbasis online scam kembali terulang kepada WNI.

"Sebagai salah satu upaya pencegahan, di sela-sela pertemuan AMM PMC, yaitu pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan pertemuan para Menlu ASEAN dengan para mitranya, saya berencana melakukan pertemuan dengan otoritas Kamboja guna membahas langkah-langkah selanjutnya," ujar Retno pada Sabtu, 30 Juli 2022 lalu.

Dia mengungkapkan, pertemuan AMM PMC akan diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja, karena tahun ini Kamboja bertindak sebagai Ketua ASEAN.

Baca juga: 7 WNI Kembali Berhasil Diselamatkan di Sihanoukville Kamboja

"Rencana pertemuan saya ini telah saya komunikasikan kepada Menlu Kamboja untuk dapat difasilitasi. Dan Menlu Kamboja telah menyampaikan kesediaan untuk memfasilitasi pertemuan," kata Retno.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha sebelumnya menjelaskan, kasus penipuan kerja itu kian marak dibandingkan tahun 2021.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com