Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Dinilai Realistis jika Koalisi dengan Nasdem dan Demokrat pada Pilpres 2024

Kompas.com - 02/08/2022, 14:53 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai wajar jika akhirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Demokrat untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut dia, dibandingkan partai-partai lain, kongsi Nasdem dan Demokrat menjadi pilihan yang paling realistis bagi PKS untuk bergabung.

"Tentu pilihan yang paling realistis adalah bersatu dengan barisan Demokrat-Nasdem," kata Ari kepada Kompas.com, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Batal Koalisi dengan PKB, PKS Diprediksi Merapat ke Nasdem dan Demokrat

Justru, kata Ari, yang janggal adalah PKS yang semula hendak bergandengan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebabnya, massa pendukung kedua partai sangat diametral.

PKS juga hampir tidak mungkin bekerja sama dengan PDI Perjuangan lantaran kultur politik keduanya sangat berbeda.

Sementara itu, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah lebih dulu membentuk kongsi bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Yang paling memungkinkan memang PKS bertandem dengan Demokrat karena kesejarahannya di pilpres-pilpres sebelumnya," ucap Ari.

Jika pada akhirnya Nasdem, Demokrat, dan PKS benar-benar berbesan, Ari memprediksi, ketiganya akan mengusung Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan menjadi salah satu dari tiga nama calon presiden yang diusulkan Partai Nasdem.

Gubernur DKI Jakarta itu bersanding dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Sementara, Demokrat juga menjagokan ketua umumnya sendiri yang tak lain adalah AHY untuk maju di panggung pilpres.

Baca juga: Koalisi Semut Merah, Wacana Kerja Sama PKB dan PKS yang Layu Sebelum Berkembang

Menurut Ari, kemungkinan inilah yang lantas memikat PKS untuk bergabung. Apalagi, daya tawar partai pimpinan Akhmad Syaikhu itu tak seberapa besar.

"Pilihannya bergabung dengan satu-satunya koalisi yang tersedia yakni Nasdem-Demokrat atau 'jomblo'," tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, sinyal koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat buat Pilpres 2024 kian menguat.

PKS sempat mewacanakan berkongsi dengan PKB dengan membentuk Koalisi Semut Merah. Namun, belum lama ini Presiden PKS Akhmad Syaikhu menyatakan, wacana tersebut batal.

Baca juga: Mesranya Nasdem, PKS, dan Demokrat, Sinyal Kuat Menuju Pilpres 2024?

Ini karena PKB hendak meresmikan kerja sama dengan Gerindra pada Agustus mendatang.

"Ya otomatis (batal)," ujar Syaikhu saat ditemui di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2022).

Meski hingga kini belum memutuskan langkah, PKS mengakui bahwa komunikasi mereka dengan Nasdem dan Demokrat lebih intens ketimbang parpol lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com