Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/08/2022, 14:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai wajar jika akhirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Demokrat untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut dia, dibandingkan partai-partai lain, kongsi Nasdem dan Demokrat menjadi pilihan yang paling realistis bagi PKS untuk bergabung.

"Tentu pilihan yang paling realistis adalah bersatu dengan barisan Demokrat-Nasdem," kata Ari kepada Kompas.com, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Batal Koalisi dengan PKB, PKS Diprediksi Merapat ke Nasdem dan Demokrat

Justru, kata Ari, yang janggal adalah PKS yang semula hendak bergandengan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebabnya, massa pendukung kedua partai sangat diametral.

PKS juga hampir tidak mungkin bekerja sama dengan PDI Perjuangan lantaran kultur politik keduanya sangat berbeda.

Sementara itu, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah lebih dulu membentuk kongsi bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Yang paling memungkinkan memang PKS bertandem dengan Demokrat karena kesejarahannya di pilpres-pilpres sebelumnya," ucap Ari.

Jika pada akhirnya Nasdem, Demokrat, dan PKS benar-benar berbesan, Ari memprediksi, ketiganya akan mengusung Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan menjadi salah satu dari tiga nama calon presiden yang diusulkan Partai Nasdem.

Gubernur DKI Jakarta itu bersanding dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Sementara, Demokrat juga menjagokan ketua umumnya sendiri yang tak lain adalah AHY untuk maju di panggung pilpres.

Baca juga: Koalisi Semut Merah, Wacana Kerja Sama PKB dan PKS yang Layu Sebelum Berkembang

Menurut Ari, kemungkinan inilah yang lantas memikat PKS untuk bergabung. Apalagi, daya tawar partai pimpinan Akhmad Syaikhu itu tak seberapa besar.

"Pilihannya bergabung dengan satu-satunya koalisi yang tersedia yakni Nasdem-Demokrat atau 'jomblo'," tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, sinyal koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat buat Pilpres 2024 kian menguat.

PKS sempat mewacanakan berkongsi dengan PKB dengan membentuk Koalisi Semut Merah. Namun, belum lama ini Presiden PKS Akhmad Syaikhu menyatakan, wacana tersebut batal.

Baca juga: Mesranya Nasdem, PKS, dan Demokrat, Sinyal Kuat Menuju Pilpres 2024?

Ini karena PKB hendak meresmikan kerja sama dengan Gerindra pada Agustus mendatang.

"Ya otomatis (batal)," ujar Syaikhu saat ditemui di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2022).

Meski hingga kini belum memutuskan langkah, PKS mengakui bahwa komunikasi mereka dengan Nasdem dan Demokrat lebih intens ketimbang parpol lain.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiba di PN Jakarta Barat, Enam Anak Buah Irjen Teddy Hadiri Sidang Lanjutan

Tiba di PN Jakarta Barat, Enam Anak Buah Irjen Teddy Hadiri Sidang Lanjutan

Nasional
Bubarnya GP Mania Sebelum Benar-benar Berjuang untuk Ganjar Pranowo...

Bubarnya GP Mania Sebelum Benar-benar Berjuang untuk Ganjar Pranowo...

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law: Diprotes IDI dan Partai Buruh, tapi Tetap 'Digas' DPR

RUU Kesehatan Omnibus Law: Diprotes IDI dan Partai Buruh, tapi Tetap "Digas" DPR

Nasional
Elektabilitas Nasdem Diprediksi Turun jika Terus 'Main Dua Kaki', Usung Anies tapi Tak Mau Pisah dari Jokowi

Elektabilitas Nasdem Diprediksi Turun jika Terus "Main Dua Kaki", Usung Anies tapi Tak Mau Pisah dari Jokowi

Nasional
Ketua Komisi II DPR Bakal Dalami Isu Perpanjangan Masa Jabatan Kades dan Penghapusan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Bakal Dalami Isu Perpanjangan Masa Jabatan Kades dan Penghapusan Gubernur

Nasional
KPK Geledah Kantor Dinas PU Pemprov Papua Terkait Kasus Lukas Enembe

KPK Geledah Kantor Dinas PU Pemprov Papua Terkait Kasus Lukas Enembe

Nasional
Janji-janji Jokowi Setelah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot

Janji-janji Jokowi Setelah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot

Nasional
Eks Ketua Bawaslu Gelisah Bawaslu Sekarang Banyak Tak Tahu soal Dugaan Kecurangan Pemilu

Eks Ketua Bawaslu Gelisah Bawaslu Sekarang Banyak Tak Tahu soal Dugaan Kecurangan Pemilu

Nasional
Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Nasional
Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Nasional
Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Nasional
Polri dan TNI Gelar Rapim, Ini yang Akan Dibahas

Polri dan TNI Gelar Rapim, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Menurut pada Parpol

Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Menurut pada Parpol

Nasional
LSI Denny JA: PDI-P di Ambang 'Hattrick' Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

LSI Denny JA: PDI-P di Ambang "Hattrick" Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

Nasional
BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.