Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasien Aktif Covid-19 Ibu Kota Capai 23.000, Dinkes Jakarta: Ini Harus Diperhatikan

Kompas.com - 01/08/2022, 13:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengingatkan semua pihak untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kasus Covid-19 di wilayah Jakarta belakangan ini.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia Handayani mencatatkan secara keseluruhan ada 23.000 pasien aktif Covid-19 di Jakarta.

“Kalau dilihat dari jumlah pasien aktif, artinya yang masih menjalani isolasi maupun perawatan saat ini di jakarta di angka 23.000. Ini cukup harus diperhatikan juga,” kata Dwi dalam webinar yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (1/8/2022).

Baca juga: RSDC Wisma Atlet Kemayoran Rawat 184 Pasien Covid-19

Dwi mengungkapkan, kasus Covid-19 harian di Jakarta mengalami penambahan sekitar 2.800 hingga 3.000 kasus pada Minggu (31/7/2022).

Dari keseluruhan kasus, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit di Jakarta sebesar 22 persen. Sementara, keterisian ruang ICU mencapai 22 persen.

Dwi menyampaikan bahwa pasien aktif Covid-19 di wilayah Jakarta mayoritas bergejala ringan maupun tanpa gejala.

“Sehingga tidak membutuhkan rawat inap di rumah sakit tapi cukup bisa menjalani isolasi di tempat tinggal,” ujar Dwi.

Baca juga: Dosis Ketiga Baru 27 Persen, Nakes di Banten Mulai Divaksin Covid-19 Dosis Keempat

Meski demikian, Dwi mengungkapkan bahwa pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit umumnya karena mempunyai komorbid sehingga memerlukan perawatan.

Di samping itu, Dwi meminta masyarakat untuk selalu waspada sebagai upaya mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta.

Menurutnya, kewaspadaan ini merupakan bagian dari deteksi dini dan langkah responsif dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

“Sehingga kapan pun ada sub varian baru atau pasien Covid-19 kita bisa memberikan pelayanan, isolasi atau rawat inap sesuai kondisi pasien dan tentu tracing,” terang dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com