Perjalanan Sidang Praperadilan Mardani Maming yang Dikawal Penyidik KPK...

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa hari terakhir, suasana persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tampak berbeda.

Sejumlah orang yang menggunakan rompi berwarna krem dengan tulisan "KPK" tampak berada ruang maupun di luar ruang sidang.

Mereka diketahui merupakan tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memantau langsung jalannya sidang gugatan praperadilan yang diajukan mantan bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming.

Baca juga: Dua Politisi PDI-P Buronan KPK: Mardani Maming dan Harun Masiku

Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul (PBNU) itu mengajukan praperadilan lantaran ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com di lokasi, tim penindakan KPK yang terdiri penyidik dan tim pengamanan melakukan pemantauan langsung baik di depan ruang sidang I PN Jakarta Selatan maupun di sekitar ruang sidang.

Tampak Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto juga ikut melihat secara langsung proses sidang praperadilan tersebut.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, pemantauan yang dilakukan lembaganya untuk mengantisipasi dugaan adanya pihak-pihak yang berupaya melakukan intervensi persidangan.

“Karena kami memperoleh informasi adanya pihak-pihak yang sengaja ingin melakukan intervensi terhadap proses praperadilan yang sedang berlangsung,” kata Ali kepada Kompas.com, Jumat (22/7/2022).

Baca juga: KPK Sebar Luaskan Ciri-Ciri dan Foto Mardani Maming

Kendati demikian, KPK meyakini hakim PN Jakarta Selatan, Hendra Utama Sutardodo bakal memutus praperadilan tersebut secara profesional.

Hakim tunggal yang menangani praperadilan itu juga diyakini bakal memeriksa dan mengadili sidang tersebut secara independen.

“Kami yakin, hakim akan menjalankan tugasnya secara professional dan independen, serta obyektif dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan dimaksud,” ujar Ali.

Adapun sidang perdana praperadilan ini digelar dengan mendengarkan dalil-dalil permohonan dari pihak pemohon pada Selasa (19/7/2022). Sehari setelahnya, KPK sebagai pihak termohon menjawab seluruh dalil permohonan yang menjadi dasar kubu Mardani Maming mengajukan praperadilan.

Kedua pihak hadirkan ahli dan alat bukti

Kubu Maming menghadirkan ahli hukum tata negara (HTN) dan ilmu perundang-undangan, ahli acara pidana dan perdata serta ahli penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)-Kepailitan.

Kuasa Hukum Maming, Denny Indrayana mengatakan, ahli-ahli itu dihadirkan untuk menjelaskan proses penyidikan kasus yang menjerat kliennya tidak sah.

Baca juga: Mardani Maming, dari Bupati Termuda hingga Jadi Buronan KPK

Menurut dia, bukti-bukti yang diberikan dan ahli yang dihadirkan juga akan menerangkan bahwa perkara yang menjerat Maming adalah bentuk kriminalisasi bisnis.