Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Lakukan 4 Hal Ini untuk Antisipasi Cacar Monyet

Kompas.com - 25/07/2022, 12:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan bersiap mengantisipasi masuknya penyakit cacar monyet atau monkeypox di Indonesia.

Adapun hal tersebut dimintanya setelah Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah cacar monyet masuk kategori darurat kesehatan global, pada Sabtu (23/7/2022).

"Harus mendapatkan perhatian khusus. Kami dari Komisi IX tentu akan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Dan melalui mitra kami terkait ya dengan Kementerian Kesehatan terutama, dan teman dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) nantinya," kata Melki kepada Kompas.com, Senin (25/7/2022).

Baca juga: Cacar Monyet Disebut Paling Banyak Serang Kelompok Gay, Kemenkes Lakukan Antisipasi

Pertama, Melki mendorong pemerintah betul-betul mempersiapkan antisipasi dengan baik.

Caranya, memberikan informasi atau pun keterangan lebih jelas, namun sederhana kepada masyarakat terkait penyakit tersebut.

"Sehingga publik tahu tentang bagaimana memahami tentang penyakit cacar monyet yang baik, termasuk juga dengan mengetahui bagaimana pencegahan dan pengobatan pada tahap awal ketika mereka mendapatkan ada orang yang ada di sekitar mereka terindikasi atau terduga, terkena cacar monyet," jelasnya.

Baca juga: Cacar Monyet Jadi Darurat Kesehatan Global, Bagaimana Kesiapan Indonesia?

Berikutnya, pemerintah melalui Kemenkes harus mulai memikirkan persiapan sarana prasarana maupun tenaga kesehatan menghadapi cacar monyet.

Ia mencontohkan, fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas hingga klinik harus siap dalam merespons jika suatu ketika cacar monyet sudah terdeteksi.

"Semua sudah siap untuk merespons apabila menemukan ada kejadian cacar monyet yang ada di masyarakat kita dengan baik," tutur Melki.

Baca juga: Imbauan Kemenkes Setelah Cacar Monyet Jadi Darurat Kesehatan Global

Ketiga, Melki meminta pemerintah mengantisipasi masuknya wabah cacar monyet melalui pintu masuk internasional.

Dia mengatakan, pintu pintu itu bisa datang dari pelabuhan laut, udara maupun darat.

Untuk itu, Melki menyoroti persiapan sumber daya manusia (SDM) di pintu-pintu masuk internasional menghadapi cacar monyet.

"Tenaga-tenaga KKP kita di pintu pintu masuk tempat-tempat internasional ini sudah mulai mempersiapkan bagaimana bisa melakukan proses surveilans terjadap para WNI atau pun WNA yang datang dari luar sehingga bisa dideteksi dengan baik, termasuk mempersiapkan berbagai alat yang diperlukan dalam rangka mendeteksi terkait dengan penyakit cacar monyet ini," ungkapnya.

Baca juga: WHO Tetapkan Cacar Monyet Darurat Kesehatan Global, Ini Tanggapan AS

Hal keempat, pemerintah juga sudah harus mempersiapkan terkait obat ataupun vaksin yang bisa dipakai untuk antisipasi cacar monyet di Indonesia.

Dia mengingatkan bagaimana wabah cacar monyet yang sudah dialami sejumlah negara di dunia. Maka dari itu, Indonesia pun harus mengantisipasinya meski belum ditemukan penyakit tersebut.

"Jadi ini beberapa hal yang boleh kita siapkan dari sekarang, tapi berbekal dari apa yang kita sudah alami bersama mengantisipasi dan menangani pandemi Covid-19 ini," ujar Melki.

Baca juga: 7 Gejala Cacar Monyet, Demam hingga Nyeri Otot

Diketahui, WHO melaporkan virus cacar monyet sejauh ini telah menginfeksi ribuan orang di 74 negara.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan meluasnya wabah cacar monyet di lebih dari 70 negara adalah situasi luar biasa yang sekarang memenuhi syarat sebagai keadaan darurat global.

Status keadaan darurat Kesehatan global ini dirancang WHO untuk membunyikan alarm bahwa respons internasional yang terkoordinasi diperlukan dan dapat membuka pendanaan serta upaya global untuk berkolaborasi dalam berbagi vaksin dan perawatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com