Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Minta Saudi Tambah Jatah Air Zamzam Jemaah Haji Indonesia

Kompas.com - 17/07/2022, 20:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan sudah meminta kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk meminta penambahan jatah volume air zamzam yang diterima jemaah haji Indonesia.

Sebab menurut dia, volume yang dijatah bagi setiap jemaah haji Indonesia yakni 5 liter per orang dinilai terlampau sedikit.

"Kita akan usahakan. Kemarin kita sudah sampaikan. Kebetulan saya juga sampaikan kepada pak Menteri (Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfig Al-Rabiah) itu terkait zamzam," kata Yaqut di Jeddah, dalam laporan jurnalis Kompas TV Nitia Anissa, Minggu (17/7/2022).

Menurut Yaqut, dalam pertemuan itu dia menyampaikan tentang permintaan supaya jatah air zamzam bagi jemaah haji Indonesia ditambah.

Sebab menurut Yaqut, tradisi penyambutan jemaah haji di Indonesia berbeda dari negara lain.

"Jadi ketika jemaah kita datang di Tanah Air itu yang datang itu kaya pengajian akbar, seperti muktamar akbar. Jadi kalau 5 liter itu kurang. Harus dikasih tambahan air mineral sendiri," ujar Yaqut.

Menurut Yaqut, sang Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan hal itu akan dipertimbangkan.

"Dia bilang 'kita akan pikirkan'. Jadi nanti akan dibicarakan semua antara taskforce antara pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia," ucap Yaqut.

Seluruh jemaah haji Indonesia memang dilarang membawa air zamzam dari Arab Saudi selepas ibadah haji.

Sebab, masing-masing dari mereka sudah diberi jatah 5 liter air zamzam dalam kemasan.

Jika nekat, maka air zamzam yang dibawa jemaah haji akan disita dan membuat proses pemulangan terhambat dan menganggu jemaah haji yang lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com