Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diplomasi "Gowes" dengan PAN, Sinyal PDI Perjuangan Gabung KIB?

Kompas.com - 16/07/2022, 07:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bersepeda bersama menjadi cara yang dipilih Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto dan Sekjen PAN Eddy Soeparno untuk membahas sejumlah hal, Jumat (15/7/2022).

Rute sepanjang Jalan Sudirman mulai dari Gedung DPR/MPR hingga Bank Indonesia sengaja dipilih keduanya agar pembahasan mengenai kerja sama kedua partai dapat dibahas lebih santai.

"Kebetulan saya belakangan ini agak kendur sepedaan karena kesibukan. Jadi, pas kontak-kontakan dengan Mas Eddy, saya langsung sanggupi bersepeda," ucap Hasto dalam keterangannya, Jumat.

Baca juga: Sekjen PAN Gowes Bareng Hasto PDI-P, Bendum PAN: KIB Tetap Kompak

Rompi berwarna merah khas warna PDI Perjuangan sengaja dipilih Hasto. Sementara Eddy, lebih nyaman mengenakan jaket olahraga berwarna biru yang senada dengan warna PAN, ketika diplomasi "gowes" itu berlangsung.

"Sudah beberapa kali janjian ketemu, dan Mas Hasto ngajak gowes bareng aja. Cocok banget kita sama-sama suka gowes. Mas Hasto malah energik banget, tadi saya ketinggalan gowesnya" ujar Eddy.

Sebagai partai dengan perolehan 128 kursi di DPR, PDI-Perjuangan punya kans besar untuk mengusung sendiri calon presiden yang dikehendaki. Perolehan kursi yang tinggi ini pun turut sejurus dengan elektabilitas partai berlambang kepala banteng itu dalam beberapa survei terakhir.

Baca juga: PAN Sebut Diplomasi Gowes dengan PDI-P Akan Dilanjutkan

Terbaru, berdasarkan survei Lembaga Survei Indopol Survey & Consulting, posisi PDI Perjuangan masih yang teratas di antara sembilan parpol yang ada di DPR, dengan elektabilitas mencapai 18,94 persen.

"Skemanya tetap sama, PDI-P di urutan pertama, kemudian Gerindra di urutan kedua 9,43, Partai Golkar di urutan ketiga (6,34 persen)," kata Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto dalam tayangan YouTube, Jumat.

PDI Perjuangan pun dinilai berpotensi besar untuk berkoalisi dengan PAN, apabila hendak mencalonkan Puan Maharani, putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sebagai kandidat calon presiden.

Baca juga: Survei Indopol: PDI-P Urutan Pertama Berpotensi Dipilih pada Pemilu 2024

Pasalnya, dengan elektabilitas Puan yang terbilang rendah menurut survei berbagai lembaga survei, PDI-P butuh kendaraan pendukung agar rencananya itu dapat terealisasi. 

PAN dianggap sebagai salah satu kendaraan yang memungkinkan karena telah bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar bisa menjadi salah satunya.

"Saat Puan sebagai capres, maka kans terbesar untuk berkoalisi terbuka ke KIB. Karena sampai sekarang belum ada nama resmi yang diajukan untuk sebagai capres maupun cawapres (KIB)," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam keterangannya, Kamis (14/7/2022).

Baca juga: Sekjen PDI-P dan PAN Sepeda Bareng, Bahas Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Kader

Kerja sama

Baik Hasto maupun Eddy, keduanya kompak membantah bahwa kegiatan bersepeda yang mereka lakukan kemarin kental muatan politis. Meski tak menutup kemungkinan dilakukannya kerja sama kedua partai ke depan.

Eddy menuturkan, perbincangannya bersama Hasto hanya berputar tentang bagaimana Indonesia ke depat dapat disegani di dunia internasional. Selain juga membahas situasi penanganan Covid-19.

Sementara Hasto mengatakan bahwa kader PDI Perjuangan selama ini kerap turun ke bawah menyapan konstituen. 

Baca juga: Sekjen PDI-P dan PAN Sepeda Bareng, Bahas Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Kader

Hasto menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan soal pemilihan presiden di dalam kegiatan gowes santai itu. Pasalnya, perhelatan Pilpres 2024 masih cukup lama. 

Kendati demikian, peluan kerja sama antar parpol masih tetap dapat dilakukan. Terutama dalam hal peningkatan kualitas kader dan anggota legislatif.

"Kita menawarkan tidak bicara koalisi atau kerja sama parpol karena hal tersebut akan ada waktunya, namun yang penting bagaimana kerja sama meningkatkan kualitas kader seperti pelatihan bersama melalui Sekolah Partai," tutur dia.

Ajakan ini pun disambut positif oleh Eddy. Bahkan, ia menilai bahwa gagasan itu merupakan ide yang baik.

Baca juga: Jejak Kerenggangan Megawati-SBY dan Peluang Koalisi PDI-P dengan Demokrat di 2024

Puan rawan terganjal

Di sisi lain, PDI Perjuangan memiliki ancaman di internal bila ingin mengusung Puan sebagai capres. 

Elektabilitas Puan yang rendah memberikan peluang bagi Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI Perjuangan, untuk dicalonkan. Baik itu dari partainya sendiri maupun partai lain.

Partai Nasdem, menjadi salah satu partai yang telah secara terang-terangan berminat untuk mengusung Ganjar sebagai kandidat capres di Pilpres 2024 mendatang, meski Ganjar secara tegas menyiratkan bahwa dirinya kader banteng.

Agung mengatakan, PDI Perjuangan harus dapat menahan Ganjar untuk tidak dicalonkan sebagai capres, bila tidak ingin posisi Puan terancam.

Baca juga: Bagi-bagi Minyak Goreng di Acara PAN, Zulhas Diingatkan Aturan Main dan Etika Politik

Puan, kata dia, memang diakui memiliki curriculum vitae yang lengkap. Ketua DPR itu pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta kini menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan.

Bahkan, Puan membantu Ganjar dua kali memenangkan kontestasi di Pilkada Jawa Tengah.

Namun, bila ke depan Ganjar tidak dicalonkan oleh internalnya, tetapi diusung oleh partai lain, Ganjar bisa menjadi ancaman tak hanya untuk Puan, tapi juga PDI Perjuangan.

"Karena bila tidak, efeknya terstruktur, sistematis, dan masif terhadap skenario PDI-P untuk hattrick di pileg dan pilpres, karena suara partai di elite maupun publik secara keseluruhan menjadi terbelah ke sosok Puan atau Ganjar," kata Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com