Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Optimistis Data Ganda Pemilu 2024 Dapat Ditekan Semaksimal Mungkin

Kompas.com - 15/07/2022, 15:59 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) optimistis bahwa data pemilih ganda jelang pemilihan umum bisa ditekan semaksimal mungkin pada Pemilu 2024.

Sebab, kini para penyelenggara pemilu harus menyisir data pemilih lewat data pemilih berkelanjutan (DPB).

“Bisa jadi (insiden data pemilih ganda) semakin sedikit,” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Lolly Suhenty pada Jumat (15/7/2022).

“DPB ini dilakukan per tiga bulan sekali oleh KPU. Ini jadi amanat undang-undang yang keren, kemajuannya untuk mencoba menghilangkan masalah DPT (daftar pemilih tetap),” ujarnya.

Baca juga: Polda Metro Gelar Rapat dengan KPU dan Bawaslu, Bahas Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Sebelumnya, KPU mengumumkan hasil pembaruan DPB sementara di mana jumlah pemilih turun lebih dari 600.000 orang dibandingkan semester sebelumnya.

Lolly menjelaskan, hal ini dikarenakan banyaknya temuan data ganda.

Pengawasan data ganda ini krusial agar tidak ada seorang pun yang kehilangan hak pilih yang tidak semestinya, maupun orang yang tidak memenuhi syarat memilih tiba-tiba tercatat dapat menggunakan hak pilih.

DPB diperbarui di level kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Bawaslu akan bantu menyisir pembaruan-pembaruan data itu dan seringkali menemukan data pemilih ganda berdasarkan uji petik terhadap DPB.

Lolly mencontohkan beberapa kejadian di masyarakat yang berakibat pada munculnya data ganda.

“Bahkan misalnya di Jawa Barat, kami menemukan orang yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat, untuk memilih) karena meninggal dunia. Setelah dicek, hidup. Orangnya masih ada. Ini juga temuan dari Bawaslu,” jelasnya.

Baca juga: Bawaslu Pertanyakan Etika Zulkifli Hasan yang Curi Start Kampanyekan Anaknya

Dari penyisiran DPB, diharapkan jumlah pemilih ganda berhasil tersortir. Sehingga, pada tahap DPS (daftar pemilih sementara) dan DPT, penyisiran akan semakin terlokalisasi untuk mencegah data ganda.

“Jadi dalam proses DPB, Bawaslu melakukan pengawasan termasuk nanti ketika bergerak pada DPS dan DPT. Kami punya mekanisme sendiri salah satunya melalui uji petik karena itu penting,” imbuh Lolly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com