Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hubungan SBY-Megawati di Masa Lalu Dinilai Bisa Hambat Kemungkinan Koalisi PDI-P dan Demokrat

Kompas.com - 14/07/2022, 15:48 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik yang juga Dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menilai, memori kelam antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa memengaruhi keputusan PDI-P dalam menggandeng Demokrat untuk Pemilu 2024.

Adit mengatakan, ada persoalan emosi yang belum tuntas antara SBY dan Megawati.

"Elite politik pasti akan mencoba mengaitkan ada persoalan emosi yang belum tuntas di antara Bu Mega sama SBY. Bisa jadi itu benar adanya meskipun harus diklarifikasi, sehingga komunikasi itu relatif berbeda," ujar Adit saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/7/2022).

Baca juga: PDI-P dan Demokrat Dinilai Bisa Berkoalisi Hanya jika Megawati dan SBY Saling Memaafkan

Adit mengatakan, hal-hal yang membekas di masa lalu semacam itu bisa memengaruhi keputusan-keputusan politik di tataran elite partai. 

Apalagi, kata dia, ada kecenderungan bahwa partai politik di Indonesia didominasi oleh figur.

"Jadi, kalau figurnya merasa ada sesuatu yang belum tuntas dengan pihak lain, saya pikir itu punya pengaruh terhadap keputusan-keputusan poltiik yang pasti ditunggu sama bawahannya," kata dia.

Dengan demikian, Adit menilai, memori kelam antara SBY dan Megawati itu masih membekas bagi PDI-P.

Dia tidak yakin apakah persoalan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

Meski begitu, Adit mengapresiasi PDI-P yang membuka pintu bagi semua partai untuk bekerja sama di Pemilu 2024, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat.

Baca juga: Demokrat dan PKS Dinilai Perlu Manuver Canggih untuk Mengikat PDI-P

Sebab, sebelumnya Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pernah menyatakan pihaknya sulit bekerja sama dengan PKS dan Demokrat.

"Ini ada satu kondisi yang positif bahwa semua partai politik mencoba mendudukkan dirinya sama dan setara. Ketika ingin melakukan penjajakan koalisi pencalonan presiden itu merasa punya kepentingan yang sama untuk bangsa dan negara, bukan hanya kepentingan segelintir elite politik karena ada rasa egois atau merasa yang paling segalanya. Tapi ternyata tidak," ujar Adit.

Ia juga mengatakan, memang sudah seharusnya semua partai politik saling berkomunikasi.

Dia mendorong para elite politik masing-masing partai agar saling duduk bersama.

"Apa yang disampaikan elite itu punya pengaruh di bawah dan itu memang mungkin di kalangan elite penting beranggapan janganlah kita kemudian mendikotomi perbedaan dan kemudian berimplikasi pada polarisasi politik yang ada ke depan," ujar dia.

PDI-P buka pintu untuk Demokrat-PKS

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com